Pj Gubernur DKI Mulai Terang, Bahtiar Bisa Bikin Sejuk, Kalau Heru Gimana Nih?

RN - Nama Bahtiar perlahan mulai naik. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri itu dinilai bisa bikin sejuk.

Sebab, suhu politik di Jakarta berbeda dengan daerah lain. Sebagai ibu kota, Jakarta memiliki kultur yang multi etnis.

Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah alias Rian menilai, figur Bahtiar mampu menjadi perekat di Jakarta. Apalagi kata Rian, Bahtiar sudah memiliki segudang pengalaman di bidang birokrasi.

"Insya Allah, Bang Bahtiar mampu menjadi perekat dan Jakarta pastinya sejuk," tegas Rian kepada wartawan, Rabu (5/10).

Rian yakin dengan sosok Bahtiar juga bisa melanjutkan program-program pembangunan Jakarta baik dari segi infrastruktur hingga kebangkitan ekonomi pasca corona.

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan bahwa keputusan soal Penjabat Gubernur DKI Jakarta sepenuhnya ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PJ Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) itu mengaku tidak tahu siapa yang akan ditunjuk Presiden Jokowi untuk duduk di kursi DKI 1.

Diketahui tidak lama lagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya. "Saya tidak tahu, tidak ada bocoran-bocoran, kita serahkan sepenuhnya kepada bapak Presiden," kata Akmal, Rabu (5/10/2022).

Namun, Akmal sempat membeberkan kriteria-kriteria untuk menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Dia tak menutup kemungkinan dari nama-nama yang sudah diusulkan DPRD DKI Jakarta. "Yang pastinya dia pejabat tinggi pratama. Mungkin salah satu yang didorong DPRD," ungkap Akmal.

Saat ini sudah ada tiga nama calon PJ Gubernur yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta. Adapun nama-nama tersebut yakni Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bahtiar.

Akmal mengungkapkan bahwa tugas Kemendagri hanya meneruskan usulan tersebut kepada Presiden Jokowi. "Saya tidak mungkin mendahului bapak Presiden," tandasnya.

Menang Survei

Nama Bahtiar ternyata juga lebih dikenal ketimbang Heru dan Marullah. Survei yang dilakukan Kajian Politik Nasional (KPN) terkait Penjabat (Pj) pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan bahwa warga ingin terbebas dari polarisasi.

Direktur Eksekutif KPN Adib Miftahul mengatakan, sebanyak 42 persen responden survei memilih Bahtiar Baharuddin sebagai PJ Gubernur DKI untuk menggantikan Anies.

"Sementara 26 persen responden memilih Marullah Matali, 7 persen Heru Budi Hartono dan 25 persen responden tidak menjawab," kata Adib.

Menurutnya, publik memilih Bahtiar karena mereka menghendaki Pj Gubernur netral dari kepentingan politik dan netral dari polarisasi di masa lalu yang timbul saat pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam.

Adib menambahkan bahwa Heru selaku Kepala Sekretariat Kepresidenan kental dengan pusaran istana, sementara Marullah yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI dicap sebagai orangnya Anies.

“Makanya sangat logis Bahtiar menjadi titik tengah yang dipilih warga DKI, karena mereka ingin merdeka dari polarisasi," katanya.

Komunikolog Politik dari Forum Politik Indonesia, Tamil Selvan, kemudian menambahkan bahwa pilihan banyak jatuh kepada Bahtiar karena publik menginginkan figur yang tidak terafiliasi secara politik.

"Jika kita menggunakan pendekatan analisa SWOT, tentunya Heru itu dekat dengan lingkaran kekuasaan di Istana. Tentunya ada poin-poin di benak masyarakat nantinya ketika di 2024 terjadi kontestasi, akan terjadi ketidakseimbangan, terjadi keberpihakan," tambah Tamil.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, pihaknya sudah melakukan penjajakan persepsi publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar memperoleh suara 37 persen.

Dalam survei yang dilakukan pada 23-26 September lalu itu, kata dia, juga memuat tentang calon penjabat (Pj) DKI Jakarta 2022-2024. “Dari briefing responden, Bahtiar menjadi nama yang dinilai paling layak ditunjuk sebagai Pj Gub DKI,” kata Dedi dalam pemaparannya di Jakarta, Rabu (5/9/2022).

Dikatakan dia, dari 400 responden yang dijadikan dalam peneltian, dan seribu lainnya sebagai responden digital, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar memperoleh suara 37 persen. Sedangkan Kasetpres Heru Budi Hartono, memperoleh suara sebanyak 31 persen.

“Metode ini memiliki pengukuran kesalahan 2,90 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen,” katanya.

Sementara kandidat Pj yang diajukan oleh DPRD DKI Jakarta lainnya, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, medapatkan hasil sebesar 24 persen. Dari total 100 persen, 8 persen di antaranya memilih jawaban tidak tahu atau tidak menjawab.

“Dari tiga nama, cenderung menyatakan bahwa pak Bahtiar jika ditunjuk (Jakarta) menjadi aman, selain (Bahtiar) netral, juga tidak memiliki kedekatan politik di hari ini dan sebelumnya,” lanjut Dedi.

Berbeda dengan Bahtiar, Heru dinilainya kental dengan kemungkinan politis. Pasalnya, Dedi menyebut bahwa dirinya terlampau dekat dengan Presiden Joko Widodo.

Terlepas dari adanya Marullah sebagai Sekda DKI dan dekat dengan Anies, Dedi menilai, publik merasa khawatir jika keputusan Presiden untuk menunjuk Heri karena kedekatan.

“Publik bisa menilai, jangan-jangan keputusan ini bukan demi DKI,” ucapnya.

Meski demikian, dalam poin pertanyaan lain, lanjut Dedi, mayoritas responden atau sekitar 44 persen, merasa jika Marullah Matali memiliki kriteria paling cocok sebagai penjabat. Nilai itu, disusul oleh Bahtiar dengan suara 36 persen dan 16 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Empat persen lainnya memilih Heru Budi.

Kriteria dari kecocokan itu, kata Dedi, diambil dari faktor ramah dan merakyat, netral dari kepentingan politik, polarisasi masa lalu, bersih dari korupsi, kedekatan dan tegas. Bagian ini, dikatakan Dedi, tidak melalui briefing.