RN - Pelan tapi pasti, nama Bahtiar menguat. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini mulai menguat untuk menduduki posisi Pj Gubernur DKI Jakarta.
Bahtiar memang bisa menjadi kuda hitam. Apalagi namanya yang mendadak muncul langsung didukung enam fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Sumber di Istana Negara menyebutkan, jika Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono tidak mendapatkan izin maka Bahtiar dipastikan menjadi kuda hitam.
BERITA TERKAIT :Benarkah Pj Gub DKI Murka dan Bakal Rombak Eselon II dan III Termasuk 2 Walikota.?
Cuma Jadi Sarang Hantu, Kenapa Rumah Dinas Gubernur Jakarta Direstorasi Sampai Rp22,2 Miliar?
Bahtiar sendiri masih malu-malu. Dia enggan mendahului takdir. Kepada wartawan saat ditanya soal posisi Pj, Bahtiar hanya menjawab singkat. "Amin," tegasnya.
Mengautnya nama Bahtiar juga diamini oleh Prof Ryaas Rasyid dan anggota DPD RI Sylviana Murni. "Kalau dari sumber, ya Pak Bahtiar," tegas Ryaas Rasyid kepada wartawan di Jakarta.
Begitu juga dengan Sylviana Murni. Senator yang biasa disapa Mpok Sylvi ini sudah meminta Bahtiar untuk siap-siap melenggang ke Balai Kota Jakarta.
Sementara Hasil Lembaga Survey Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan mayoritas responden sejumlah 64,2% mengaku mengetahui masa akhir jabatan Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria akan berakhir di 16 Oktober mendatang.
Seperti diketahui, PDB mengumumkan hasil survey yang dilakukan pada 24-25 September terkait persepi terhadap pergantian pejabat Gubernur DKI Jakarta.
“Dari 64,2% responden yang tahu masa jabatan Anies-Riza berakhir, 44,5% di antaranya tahu bahwa pejabat gubernur nanti akan dipilih oleh presiden,” jelas peneliti PDB, Syarifudin, pada acara yang digelar di Jakarta, Kamis (29/9).
Syarifudin menerangkan, ketika 64,2% responden ditanya lebih jauh mengetahui siapa calon yang akan menggantikan Anies-Ariza, hanya 8,8% yang tahu. Ini menjadi catatan bahwa nama-nama baru perlu diketahui oleh masyarakat.
Hasil survey ini juga menyoroti sifat yang diinginkan dari masyarakat terhadap pejabat gubernur nantinya. Sebanyak 54,5% responden menyebutkan bahwa sosok pemimpin harus mengayomi.
Selanjutnya, pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang memiliki sifat bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (12,1%), serta berpihak pada rakyat dan netral dari kepentingan politik identitas dengan jumlah yang sama (6,3%).
“Meskipun dari hasil survey masyarakat tidak tahu nama-namanya, namun ada keinginan-keinginan tertentu masyarakat ingin pejabat gubernur tidak terasosiasi secara politik untuk mengurangi polarisasi,” jelasnya.
Selain itu, kemampuan yang diharapkan masyarakat pada pejabat gubernur pengganti Anies-Riza adalah kemampuan membangun ekonomi (65,9%), meningkatkan kualitas pendidikan (15,4%), serta mampu menjaga stabilitas politik (9,1%).
Berdasarkan hasil survei, Syarifudin menemukan kesimpulan bahwa sikap yang diharapkan pada pejabat gubernur mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi. Dampak dari Covid-19 masih terasa, sehingga sosok pemimpin yang mampu menjaga stabilitas politik diharapkan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat.
Sebagai informasi, Dewan Pemerintah Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah mengusulkan 3 calon nama kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
