PKS Terkesan Ngotot Belain Proyek Rp6 Miliar Rehab Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Gelora: Ada Apa?

RN - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menilai PKS sebagai Fraksi terbesar di DPRD Kota Bekasi terkesan ngotot membala rehab ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi.

Menurutnya, hal tersebut tentu melukai hati masyarakat yang saat ini sangat prihatin  dengan kenaikan harga-harga akibat dikuranginnya subsidi BBM.

"Tentu ini menjadi pertanyaan besar kami, ada PKS dibalik proyek ini. Kenapa begitu semangat membela rehab ruang sidang Paripurna tersebut?," kata Ariyanto Hendrata seraya bertanya, Kamis (22/9/2022).

Ia menambahkan jika pihaknya hanya menyambungkan aspirasi masyarkaat Kota Bekasi, kenapa disikapi dengan sangat emosional? Suara-suara  penolakan terhadap ruang sidang parpirna nyata. Ini menjadi keresahan masyarakat.

"Justru kami obyektif. Basisnya penolakan masyarkat terhadap rehab ruang sidang paripurna tersebut. Ini fakta. Bila PKS tak mendengar ini sebagai penolakan dari masyarakat, rasanya aneh ya, udah jelas penolakan tersebut," ujar Ariyanto.

Sebagai bagian dari masyarakat, kata Ariyanto, Partai Gelora Kota Bekasi hanya ingin menjalankan fungsinya untuk saling memberikan masukan yang membangun. Kontrol adalah sesuatu yang diperlukan dalam alam demokrasi.

"Tentu kami sesalkan kenapa PKS malah seperti alergi dengan kritik. Padahal kritikkan baik bagi demokrasi. Masa setiap masukan dan kritik disikapi sebagai bahaya dan pembelaan diri. Inikan bisa merusak tatanan demokrasi di Kota Bekasi," paparnya.

Ariyanto Hendrata menyarankan agar PKS  membuktikan satu kata dengan perbuatan. Selama ini PKS menyebar spanduk partai yang sangat peduli dengan kesulitan rakyat akibat kenaikan harga BBM. Ini waktu yang tepat membuktikan dengan menghentikan anggaran yang kurang tepat sasaran untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Termasuk anggaran 6 miliar rehab ruang paripurna DPRD Kota Bekasi

"Gak sulit kok kalo emang mau. Tinggal merubah anggaran rehab tersebut menjadi bantalan sosial untuk masyarakat yang tidak tercover dari pemerintah pusat," pungkasnya.