Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Fernando EMas: Patut Diduga Belum Dipublikasikannya LPJ Formula E Karena Ada Penyimpangan

RN/CR | Senin, 30 Agustus 2021
Fernando EMas: Patut Diduga Belum Dipublikasikannya LPJ Formula E Karena Ada Penyimpangan
-Net
-

RN - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penyelenggaraan Formula E terkesan ditutup - tutupi. Patut Diduga ada penyimpangan.

Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando EMas mengatakan, LPJ penyelenggaraan Formula E masih ditutupi sehingga belum dipublikasikan. 

“Kalau tidak ada penyimpangan, seharusnya LPJ penyelenggaraan Formula E sudah dipublikasikan. Sehingga patut diduga belum dipublikasikannya LPJ Formula E karena ada penyimpangan,” tegas Fernando EMas.

BERITA TERKAIT :
Tercatat Sebagai Komisaris PT RBT, Aktivis Pro Prabowo Desak Kejagung Tetapkan Anggraeni Jadi Tersangka
KPK Lelet, Eks Wamenkumham Masih Hidup Bebas, Isu Intervensi Mencuat 

Terkait pernyataan keras Ketua Fraksi Partai Gerindra, Rani Mauliani agar PDIP dan PSI tidak gaduh soal pembayaran sisa commitment fee Formula E sebesar Rp 90 miliar, dan menyerahkannya ke PT Jakarta Propertindo.

Fenando EMas mengatakan, mungkin saja PT. Jakpro akan sanggup membayar sisa commitment fee Formula E sebesar Rp90 miliar itu dengan tidak menggunakan APBD.

“Namun, kalaupun Jakpro mampu membayar commitment fee dengan jumlah yang begitu besar, tentu akan mengganggu keuangan Jakpro. Kalau Pemprov DKI Jakarta mengajukan APBD untuk membayar sisa commitment fee, sebaiknya DPRD menolaknya. Akan menjadi pertanyaan kalau sampai disetujui oleh DPRD, jangan-jangan ada sesuatu dijanjikan oleh Anies kepada anggota DPRD yang menyetujui,” ujar Fernando EMas.

Seharusnya, imbuh Fernando EMas, fraksi - fraksi di DPRD DKI Jakarta menghargai usulan PDI Perjuangan dan PSI.

“Kalau memang yakin bahwa tidak ada penyimpangan atas penyelenggaraan Formula E, DPRD yang merupakan lembaga pengontrol pemerintahan jangan sampai menjadì penjaga Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kalau memang bukan sebagai penjaga, lalu kenapa hingga saat ini hanya PDIP dan PSI saja yang menyuarakan interpelasi terkait Formula E itu,” ucapnya.

Oleh karena itu, Fernado EMas menyarankan, agar sebaiknya PJ Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi atas komitmen penyelenggaraan 3 musim dari segi manfaat dan keuntungan. 

“Kalau memang ada manfaat diselenggarakan dan mendapatkan keuntungan mungkin dapat dipertimbangkan untuk tetap diselenggarakan. Tapi yang lebih penting dan mendesak saat ini adalah transparansi LPJ nya. Sangat ditunggu masyarakat luas,” pungkas Fernando EMas.

 

 

#Formula   #KPK   #Korupsi