Ramai Skema Kerajaan Sambo, Ketua DPR: Sewajarnya Hukum Berat!
RN - Ketua DPR RI Puan Maharani turut menanggapi isu skema Konsorsium 303 yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dan sejumlah perwira kepolisian.
Puan mendukung komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas berbagai praktik ilegal, salah satunya judi online.
Belakangan ini publik digegerkan grafis skema Konsorsium yang lantas memunculkan sebagai istilah Kerajaan Sambo. Garis besar skema tersebut berisi perlindungan berbagai bisnis ilegal, salah satunya judi online.
BERITA TERKAIT :DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
“DPR RI mendukung upaya tegas yang dilakukan Kapolri terkait praktik-praktik ilegal, termasuk bila terjadi di tubuh Polri sendiri,” tutur Puan dikutip di Jakarta, Minggu (21/8/2022)
Tak hanya itu, Puan juga mengapresiasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang langsung mendalami informasi tersebut. Apalagi, dalam informasi itu menyebutkan petinggi Polri yang terlibat memberikan perlindungan terhadap praktik ilegal.
“Kami juga mengapresiasi Polri melalui Bareskrim yang langsung mendalami informasi terkait dugaan adanya petinggi Polri yang terlibat dalam berbagai kasus kejahatan, baik itu judi online hingga peredaran narkoba,” terang Puan.
Bagi Puan, ketegasan Kapolri dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat. Apalagi, Polri telah diamanahkan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi apabila pengayom masyarakat justru memberikan ruang yang merugikan rakyat, sudah sewajarnya mendapat hukuman berat,” tandas Puan.
Jenderal Sigit belum lama ini menginstruksikan jajarannya menindak tegas tindak pidana perjudian online. Ia bahkan tak segan mengultimatum jika ada pejabat Polri yang terlibat atau membekingi praktik haram itu.
