Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co
Saling Koordinasi

Perekonomian Mulai Membaik, Dewan Kota Bekasi Minta OPD Genjot PAD

YDH/HW | Selasa, 16 Agustus 2022
Perekonomian Mulai Membaik, Dewan Kota Bekasi Minta OPD Genjot PAD
-

RN - Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Nuryadi Darmawan mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bekasi untuk saling berkoordinasi demi pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tentunya, pencapaian ini didapat dari kolaborasi bersama SKPD dan OPD terkait dengan baik. Sebab, adanya sinergi yang erat sehingga target demi target Pendapatan Daerah dapat tercapai dan juga mampu menggali potensi yang ada untuk terus menerus dikembangkan," papar Nung sapaan akrabnya, Selasa (16/8/2022).

Wakil Rakyat putra asli Bekasi tersebut mengatakan Tahun 2021 realisasi investasi di Kota Bekasi melampaui target. Pemkot Bekasi memberikan ukuran target untuk penanaman modal asing (PMA) dan Penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 6,9 triliun yang kemudian dapat direalisasikan melebihi target hingga 118% yaitu mencapai Rp 8,1 triliun.

BERITA TERKAIT :
DPRD DKI: Generasi Z Berkontribusi Besar Kendalikan Inflasi
Silaturahmi dan Ngajak Bukber Dewan, Gani Panik Takut Kekuasaan Hilang?

"Data tersebut didapat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang juga menyebutkan bahwa Kota Bekasi menduduki peringkat keempat di Jawa Barat dengan nilai investasi tertinggi dan mampu menyerap sebanyak 6.884 Tenaga Kerja. Untuk itu, segenap SKPD yang ada di Kota Bekasi harus lebih bersinergi dalam mencapai target yang sudah dicanangkan," ujar Wakil Rakyat Kalimalang yang sudah tiga periode tersebut.

Momentum pasca Pandemi Covid-19, sambung Nung, harus dipergunakan dengan baik oleh perangkat Dinas untuk mengejar berbagai ketertinggalan semasa Pandemi dalam hal capaian PAD.

"Dan sekaligus menjadi sebuah tolak ukur mana OPD yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya sekedar bekerja. Kalau memang bukan pada tempatnya maka wajib diganti dengan orang yang tepat," tegas Legislator lulusan S2 Universitas Krisnadwipayana tersebut seraya mengakhiri.