Kasus Tanah Cipayung
Eks Ketua dan Sekretaris Komisi D Periode 2014 - 2019 Mendadak Bisu, Kecipratan?
RN - Iman Satria (Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta periode 2014 - 2019) dan Pandapotan Sinaga (Sekretaris) mendadak bisu saat dimintai keterangan ihwal kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Cipayung, Jakarta Timur.
Padahal, keterangan mantan pimpinan komisi yang terkenal memiliki anggaran jumbo setiap pembahasan APBD DKI Itu sangat diperlukan agar kasus Ini jelas dan tidak liar.
Sebab, Penyidik Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi DKI telah menetapkan pihak swasta lain berinisial JF berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-70/M.1/Fd.1/07/2022 tertanggal 19 Juni 2022. JF bekerja sama dengan LD untuk membebaskan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung.
Lalu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan, pemilik lahan hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp1.600.000 per meter persegi, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta membayar lahan rata-rata sebesar Rp2,7 juta per meter persegi kepada pemilik lahan atau total Rp46.499.550.000.
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Saat wartawan radarnonstop.co meminta konfirmasi prihal ini pesan WhatsApp hanya dibaca saja dan sudah centrang biru. Berikut pertanyaan untuk Ketua Komisi D DPRD DKI, Iman Satria:
“Selamat siang bang, ingin konfirmasi terkait kasus dugaan korupsi lahan Cipayung TA 2018, waktu itu ketua Komisi D abang ya. kok, anggaran tersebut bisa lolos bang? prosesnya di komisi D sampai bisa lolos seperti abang”.
Tidak sampai di sini, wartawan radarnosntop juga ingin menggali keterangan terhadap mantan Sekretaris Komisi D DPRD DKI, Pandapotan Sinaga. Namun, lagi-lagi Mereka berdua kompak tutup mulut dan membisu.
“Selamat siang bang, Horas!!!saya dari radarnonstop.co minta tanggapan abang soal korupsi lahan cipayung yang tengah dibidik Kejati dan sudah menetapkan 5 tersangka…ada desakan publik agar Kejati juga memeriksa Komisi D periode 2014 - 2019, ada indikasi kuat uang senilai Rp17 miliar itu juga mengalir ke Komisi D?”.
