RN - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP) Jakarta, Andre Vincent Wenas menyakini bahwa kasus Formula E sebetulnya fatal.
"Bagaimana mungkin event yang diinisiasi Pemda dengan anggaran sangat besar itu tidak disertai Feasibility Study yang komprehensif," tegas Andre, hari ini.
Menurutnya, dari sejak disetujuinya penyelenggaraan event oleh DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 diakhir masa jabatan mereka sudah mengundang kecurigaan. Mengapa event yang tidak ada dalam RPJMD dan dengan anggaran yang besar itu bisa disetujui DPRD dengan “terburu-buru” di akhir masa jabatan mereka yang kurang dari dua minggu berakhir.
BERITA TERKAIT :Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui
Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
"Lalu anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dilantik dan ada fraksi PSI di situ. Dan sejak itulah semua program dan anggaran yang aneh-aneh segera mencuat ke publik. Sebelumnya? Tidak pernah, semua adem-ayem," sindir dia.
Dikatakannya, fakta-fakta pelanggarannya sudah banyak, mulai saja dari pertanggungjawaban Pohon Mahoni yang ditebang di Monas dulu. Lalu soal kontraktor pengaspalan Monas yang ternyata perusahaannya abal-abal. Lalu soal bukti bayar (bukti transfer) commitment-fee yang tidak pernah dibuka ke parlemen.
"Sampai soal tender pembangunan sirkuit yang anggarannya membengkak terus. Mana pertanggungjawabannya. Lalu pasca event balapan, apakah laporan pertanggungjawabannya sudah dibuat dan dipresentasikan ke DPRD?," jelasnya.
Oleh karena fakta-fakta itulah, ia menegaskan bahwa lembaga superbody KPK saat ini sudah melempem! Mungkin pihak Kejaksaan Agung atau Kepolisian bisa “membantu” atau malah mengambil alih kasusnya.
"Apa boleh buat, ternyata masyarakat sipil masih harus terus mengawal kasus Formula-E ini. Terus terang kasus ini pekat berbau kepentingan politik sejak awalnya, saat semua fraksi di DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 setuju dengan event serta anggaran Formula-E ini. Aneh," katanya.
Andre berpesan agar proses yang ditangani lembaga antirasuah mesti terus dikawal oleh masyarakat sipil supaya tidak masuk angin.
"Faktanya sekarang KPK terasa melempem dengan skandal Formula-E yang bukti-bukti pelanggarannya sudah banyak itu," sebutnya.
Kata dia, kasus Formula E spektrum politiknya sangat kental. Diduga banyak fraksi parpol yang ikut bermain dalam “bancakan berjamaah” ini.
"Kalau KPK punya nyali untuk membongkar tuntas tentu bakal ramai (heboh). Dan arus “perlawanannya” bisa datang dari berbagai arah. DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 jelas ikut berperan, siapa saja mereka? Silahkan dicheck sendiri," bebernya.
"Apa lagi menjelang 2024, tahun politik yang bakal panas. Pembongkaran kasus/skandal Formula-E bisa banyak merubah arus besar perpolitikan nasional. Kepentingan para petualang politik (die-hard nya komponen Orba), serta kaum oportunis masih kencang mengganjal kerja penegak hukum nampaknya," pungkasnya.
