Ribuan Anak di Kota Bekasi Disuruh Paket B, Disdik Bikin Pembodohan Massal!
RN - Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyuruh 9.164 anak yang tidak tertampung di sekolah negeri maupun swasta mengikuti ujian paket B atau sekolah di luar daerah dan pesantren.
Aktivis mahasiswa, Reza Iriawan mengecam disdik lari dari tanggung jawab dengan memberi solusi seperti itu.
"Solusi ini sangat kontradiktif dengan sebutan Kota Bekasi sebagai kota cerdas. Sangat tidak pantas dinas menganjurkan anak-anak masuk paket B atau sekolah di luar daerah. Kalian (Disdik) jangan lari dari tanggung jawab," tegas Reza, Sabtu (16/7/2022).
BERITA TERKAIT :Kena Masalah, Akun Tiktok Herkos Voters Dilaporkan ke Polres Kota Bekasi
Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional
Dalam konstitusi UUD 1945, lanjut Reza, pemerintah diamanatkan memberikan hak dasar pendidikan bagi setiap warga negara. Karena itu, seyogyanya penyelenggara pendidikan di Kota Bekasi dapat melaksanakan kewajibannya.
"Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Itu bunyi UUD 45 BAB XIII, Pasal 31 ayat (1). Di dalamnya tidak ada pendikotomian, baik itu anak kaya atau miskin, suku Jawa, sunda, batak dan sebagainya. Semua memiliki hak yang sama, yaitu memperoleh pendidikan," papar Reza.
"Mereka anak-anak ingin sekolah agar cerdas dan menjadi harapan bangsa di masa depan. Kalau kalian (disdik) solusinya seperti itu, berarti patut dicurigai bahwa kalian berupaya menciptakan pembodohan massal di Kota Bekasi," Reza mengkritisi.
Protes disuarakan Ridwan, warga Kampung Rawa Semut Kelurahan Margahayu Bekasi Timur. Ia tak terima anaknya sekedar mengikuti paket B.
"Saya ingin anak sekolah reguler, bukan paket pendidikan seperti itu. Kalau ke pesantren atau sekolah ke luar daerah pasti biayanya besar. Pemerintah harus pikirkan ini," kata Ridwan.
Senada dengan Mulyo Wihono, warga Jatibening, Pondok Gede. Ia juga keberatan dengan usulan disdik tersebut. Kata dia, meski bukan orang kaya harta, anaknya yang ditolak masuk sekolah negeri adalah harapan bangsa ke depan. Karena itu, pendidikan yang mumpuni harus ditempuh.
"Saya bukan orang kaya, tapi bukan berarti perlakuan pemerintah harus seperti ini. Masa anak saya hanya diberi kesempatan paket B. Saya ingin nasibnya lebih baik dari orangtuanya," ucap pria yang keseharian servis AC yang berdomisili ini.
