Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Geger! Bupati Merauke Blak-blakan Bayar Anggota DPR Demi DOB Papua Lolos

Tori | Kamis, 14 Juli 2022
Geger! Bupati Merauke Blak-blakan Bayar Anggota DPR Demi DOB Papua Lolos
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka/Net
-

RN - Pengakuan Bupati Merauke Romanus Mbaraka yang membayar anggota DPR untuk memekarkan Papua memiliki tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) viral di jejaring sosial. 

Dalam rekaman sebuah video berdurasi 2.29 menit yang diunggah akun Youtube Y.S Papua Channel, Romanus blak-blakan soal perjuangan dia meloloskan pasal pada revisi UU Otsus yaitu kewenangan pemekaran provinsi di Papua ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Tahun 2020 Pak Yan Mandenas anggota DPR RI menghubungi saya. Kaka Rob, ini saatnya kaka harus all out. Harus habis-habisan supaya provinsi ini jadi. Hari ini saya bicara demi nama Tuhan dan atas nama leluhur kasih tahu perjalanan saya. Dan saya sudah janji ini provinsi harus jadi,” ucap Romanus, seperti dikutip dari Youtube Y.S Papua Channel, Kamis (14/7/2022). 

BERITA TERKAIT :
Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun, Bupati Pulau Seribu Wafat Di Ruang Kerja 
Calon Wakil Bupati Tangerang Jadi Ledekan Mendagri, Irvansyah Gak Paham Inflasi Mau Jadi Kepala Daerah

Selanjutnya, masih kata Romanus, dia menemui Yan Mandenas dan Komarudin Watubun, termasuk beberapa tokoh di Jakarta. "Setelah itu saya pergi ke Pa Yan Mandenas, ke Pak Komarudin Watubun saya dekati semua yang ada di DPR, bayarannya itu yang mahal. Kalau saya sebut angka, KPK tangkap saya nanti. Saya harus bayar mahal,” sambung Romanus.

Romanus merasa perlu meyakinkan para elit di Jakarta agar kewenangan provinsi ditarik ke pemerintah pusat tidak cuma persetujuan MRP, DPRP, bahkan gubernur. "Itu dasarnya. Bermainlah saya di situ seperti pancing ikan. Akhirnya pasal itu diubah begitu UU Otsus direvisi,” Romanus menambahkan.

Proses pun berjalan. Pasal berhasil diubah dengan syarat untuk mengusulkan sebuah provinsi baru di Provinsi Papua tidak tergantung pada MRP, DPRP dan Gubenur tapi ditarik langsung ke pemerintah pusat berdasarkan usulan langsung masyarakat di daerah. 

“Nah dengan usulan kita yang sudah bertahun tahun langsung diproses dan jadi. Itu ceritanya. Kami berjuang setengah mati. Rasanya urat mau putus putus begitu. Karena semua pakai biaya, pakai ongkos. Itu cerita bagaimana provinsi jadi,” tutup Romanus dalam pidatonya.

#Papua   #otsus   #bupati