Pembelian Kebutuhan Warga Pakai Aplikasi Bikin Ruwet, PKS Minta Ditinjau Ulang
RN - Anggota Komisi IX DPR Fraksk PKS, Netty Prasetiyani, mendesak pemerintah tinjau ulang kebijakan pembelian kebutuhan masyarakat pakai aplikasi. Bikin ruwet dan menyulitkan.
Diketahui, pembelian minyak goreng curah, pemerintah mewajibkan menggunakan PeduliLindungi. Beli BBM Pertalite dan Solar juga harus menggunakan aplikasi, MyPertamina.
"Aturan ini harus dipikirkan kembali. Minyak goreng adalah komoditas primer yang sangat dibutuhkan masyarakat. Proses distribusinya harus praktis dan memudahkan masyarakat. Jangan malah dipersulit," tegas Netty Prasetiyani sebagaimana dilansir merdeka.co, dikutip Sabtu (2/7).
BERITA TERKAIT :Masa Tenang, Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Minta Semua Pihak Turunkan Tensi Politik
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
Berdasarkan laporan masyarakat, imbuh Netty, membeli minyak goreng curah harga subsidi dengan menggunakan NIK atau KTP dan kemudian aplikasi Pedulilindungi, membuat mereka khawatir terjadinya penyalahgunaan data pribadi.
"Publik tentu masih ingat perihal info kebocoran data pribadi melalui aplikasi Pedulilindungi. Jadi banyak yang enggan menggunakan aplikasi tersebut. Jika kemudian menjadi syarat dalam mendapatkan minyak goreng subsidi, tentunya ini membebani masyarakat" ucapnya.
Netty justru menanyakan fungsi Kartu Sembako Murah yang telah diluncurkan oleh pemerintah. "Selain itu, apa fungsi Kartu Sembako Murah yang diinisiasi pemerintah jika pembelian minyak goreng curah wajib harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi?,” cetusnya.
Bikin Ruwet Masyarakat
Terkait wacana penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai syarat mengisi atau membeli bahan bakar, Netty juga melihat akan menyulitkan dan bikin ruwet masyararakat di pelosok yang belum memiliki akses jaringan untuk menggunakan aplikasi di smartphone.
"Penggunaan aplikasi memerlukan koneksi internet yang stabil. Ini akan menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah” tukasnya.
Pembelian BBM, tambah dia, harus dapat dijangkau dan diakses masyarakat dengan mudah dan merata. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara penduduk kota dan desa pelosok.
“Pertimbangkan juga efisiensi waktu saat mengantre di pom bensin. Jangan sampai aktivitas scanning aplikasi membuat antrean padat dan panjang," tandasnya.
