Panggil Panglima TNI, Komisi I DPR Fokus Kasus Penembakan di Papua

RADAR NONSTOP - Penembakan warga sipil di Nduga, Provinsi Papua bakal menjadi pokok pembahasan dalam rapat Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, komisi yang dipimpinnya akan segera mengagendakan rapat tersebut. “Sedang dijadwalkan, sedang di koordinasikan dengan panglima, untuk ketemu,” ucap kharis di Gedung DPR RI, Senayan , Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Politisi PKS ini mengungkapkan, tragedi penembakan tersebut sudah sangat meresahkan. Oleh sebab itu, dirinya juga berharap aparat keamana segera mengatasi jangan sampai ada korban

“Penembakan terhadap 19 pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua harus segera di atasi oleh negara khususnya oleh TNI sesuai dengan UU Penanggulangan Terorisme yang baru disahkan baru-baru ini,” harapnya.

“Kita lindungi seluruh warga negara kita apalagi itu adalah pekerja sipil. Harus kita lindungi. Saya berharap TNI hadir sepenuhnya untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan perindangan yang berlaku,” sambungnya.

Tak hanya itu, Kharis juga tidak yakin dengan pernyataan Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom yang mengatakan kalau 19 orang yang ditembak di Nduga, Papua adalah rakyat sipil atau pekerja proyek PT Istaka Karya.

Kharis berkeyakinan, kalau yang ditembak kelompok bersenjata itu adalah rakyat sipil. “Kenyataannya mereka bisa dilimpuhkan. Kalau tentara enggak bisa dilumpuhkan begitu (langsung) dibunuh. Jelas mereka masyarakat sipil. Kalau tentara bisa dibantai, gak lah “ paparnya.

Oleh karena itu, Kharis juga yakin apa yang telah diperbuat kelompok bersenjata itu merupakan tindakan terorisme yang harus segera ditindak oleh negara. “Bagi saya ini adalah teroris yang mengancam WNI yang ada disana, sehingga TNI harus segera berada di lokasi," tandasnya.