Tanyakan 31 Juta DPT dari Kemendagri dan Potensi Penggelembungan Suara

RADAR NONSTOP - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menanyakan 31 Juta DPT dari Kemendagri dan potensi penggelembungan suara di Pilpres 2019.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, kedatangan pihaknya diterima tiga pimpinan KPU.

"Jadi kita ke KPU tadi diterima tiga komisioner yakni Pak Viryan, Ibu Evi dan Mas Pram untuk menyampaikan beberapa hal, karena kita tahu 15 Desember akan datang akan dilakukan penetapan DPT setelah diperbaiki untuk tahap ketiga," kata Muzani di Kantor KPU, Senin (10/12/2018).

BERITA TERKAIT :
Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional

---

Kasak-Kusuk Mr A Dongkel Kursi Wali Kota Jakpus

---

Muzani mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya ingin memastikan soal masyarakat yang sudah memiliki hak pilih harus masuk dalam DPT. 

Menurutnya, hal itu sangat penting agar hak politik masyarakat yang sudah memiliki hak pilih bisa memberikan suaranya di Pilpres 2019 nanti.

"Makanya kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer tidak menggunakan hak pilihnya," ujarnya.

Selanjutnya, imbuh Muzani, pihaknya ingin memastikan nama warga yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu 2019 tidak ganda. Sebab, DPT ganda bisa menentukan hasil Pemilu 2019.

"Kedua untuk memastikan nama tersebut atau nama yang memiliki kepastian memilih tidak terdaftar dua kali, baik di alamat yang sama ataupun berbeda. Kami ingin memastikan bahwa nama tersebut adalah nama yang tidak terulang dua kali," ujar Muzani.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, pihaknya juga menanyakan tentang 31 juta DPT yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri. Ia mengingatkan potensi penggelembungan suara.

"Karena kami masih berasumsi, masih ada pertanyaan besar jangan-jangan apakah ini pintu masuk penggelembungan atau apa, kami ingin memastikan. Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman, karena KPU mencoba ikut menelusuri ini semua," jelas Priyo.

Selain Muzani dan Priyo, hadir Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian.