Ckck.. Fahri Hamzah Pede Minta Parpol dan Kadernya Dibiaya Negara 

RN - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyinggung adanya cara-cara kotor dalam yang kerap ditemui saat Pemilu di Indonesia, yakni 'serangan fajar', perang alat peraga, pembagian bantuan sosial (bansos). Ajang pemilu bukan justru adu gagasan-gagasan yang membawa perubahan lebib baik untuk bangsa. 

“Setiap Pemilu yang harusnya itu momentum memunculkan gagasan kebangsaan baru, membiarkan pemimpin kita untuk menunjukkan bahwa dia mampu menghadapi persoalan bangsa,” kata Fahri webinar nasional kelas Komunikasi Politik, Magister Komunikasi Universitas Mercu Buana (Mikom UMB) yang bertajuk “Parliamentary Threshold: Sebuah Tantangan Bagi Partai Baru”, melalui siaran Zoom, Sabtu (18/6/2022). 

Fahri mengusulkan, semestinya pemerintah menanggung 100 persen biaya pemilu, termasuk dana untuk partai politik (parpol). Pasalnya, parpol dan para kandidatnya harus difasilitasi negara agar tidak memberi celah orang-orang yang punya duit banyak. 

“Jika biaya politik ditanggung tiap individu, nantinya tokoh politik merasa harus mengembalikan modal yang ia keluarkan untuk jabatan tertentu. Terlebih, biaya politik di Indonesia tidak murah,” gagasnya. 

Fahri pun menyoroti anggaran Pemilu 2024 yang telah disepakati pemerintah, DPR  bersama penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP di angka Rp76,6 triliun. Angka ini didapat setelah beberapa kali dilakukan revisi dari semula Rp86 triliun.

Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini khawatir para tokoh politik sudah menganggap dana yang dikeluarkan selama kampanye adalah biaya pribadinya, maka yang terjadi berikutnya adalah mereka akan berpikir harus balik modal.

“Atau bohir-bohir (pemodal) yang membayar dia lalu kemudian ingin modalnya supaya dibalikin,” beber wakil ketua DPR RI ini. 

Menurut dia, dampak dari fenomena politik seperti itu berpotensi untuk menciptakan regulasi-regulasi yang tidak berpihak pada masyarakat. "Dan ini yang secara halus atau kasar nampak pada hari-hari ini di depan mata," cetusnya.  

Fenomena ini juga dinilainya ancaman bagi demokrasi Indonesia, karena semakin besar potensi transaksi dalam politik.

Bahkan, Fahri menambahkan, setiap upaya untuk memonetisasi pertarungan ide ini berbahaya, makanya harus ada keseriusan pemerintah untuk membahas cara bagaimana membiayai pemilu.

“Menurut saya ini adalah lingkaran setan yang harus kita putus melalui menyadari kembali bahwa demokrasi adalah pertarungan ide,” tandasnya. 

Dalam webinar tersebut, turut hadir Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Dr. Elly Yuliawati, M.Si dan Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. Heri Budianto, M.Si yang turut memberikan sambutan. Acara yang berlangsung selama 2,5 jam ini juga dihadiri oleh 295 peserta secara virtual.