Ikuti Jejak Sekda Banten Dilantik Jadi Pj, Marullah 'Kebelet' Duduki Kursi Anies
RN - Marullah Matali dikabarkan ikut kasak-kusuk. Sekda DKI Jakarta itu diduga kebelet juga untuk menjadi pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Mantan Wali Kota Jaksel itu sepertinya berharap hoki. Apalagi, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar berhasil sebagai Pj Gubernur Banten menggantikan Wahidin Halim.
"Ada sih komunikasi, kalau Pak Marullah yang jadi bagus dong kan dia Sekda," tegas seorang pimpinan parpol di Jakarta yang namanya enggan disebutkan, Rabu (11/5).
BERITA TERKAIT :DPRD DKI Ribut Pilkada, Jakarta Diancam Bencana Banjir Dan Longsor
Banjir Jakarta Bakal Datang, Pj Gubernur Harus Kebal Kritik
Marullah yang biasa disapa Bang M2 memang dikenal sebagai pejabat hoki. Dia tidak dijagokan tapi sering terpilih.
Misalnya, saat dirinya tidak dijagokan menjadi Sekda DKI tapi mendadak malah menang. "M2 hokinya banyak, bisa saja kan kalau garis tangan dia bagus," tegas anggota DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/5).
Marullah memang pejabat karir di Pemprov DKI Jakarta. Putra asal Betawi ini meniti karir dari bawah. Dia berawal dari Staf Biro Bina Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta hingga menjadi Wali Kota lalu Sekda.
M2 nantinya bakal bersaing dengan Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono. Heru juga dikenal sebagai pejabat di Jakarta dan pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sebelumnya mengatakan, kandidat PJ Gubernur DKI Jakarta, pengganti Anies Baswedan belum ada pembahasan. Soal Pj kata dia, diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Diketahui, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada medio Oktober 2022. Setelahnya, posisi tersebut akan diampu oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Heru pun sebelumnya pernah menempati posisi penting di DKI sebagai birokrat. Dikutip dari berbagai sumber, sebelum menjabat sebagai Kasetpres, Heru pernah menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Heru juga tercatat pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Ia pernah ditunjuk oleh Ahok menjadi Cawagub DKI pada Pilkada 2017 melalui jalur independen.
Selain itu, Heru tercatat pernah menduduki jabatan birokrasi lainnya di Ibu Kota, seperti menjadi Kabag Umum Pemkot Jakut, Kabiro KDH dan KLN DKI, serta jabatan lainnya.
Munculnya nama Heru sudah didukung PDIP. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono sudah secara terbuka menyebut nama Heru.
Selain PDIP, PKS dan Gerindra juga tidak akan mempersoalkan jika pemerintah pusat menyodorkan nama Heru.
"Biasanya (pengganti) dari pejabat eselon 1 dari Kemendagri. Tapi sejauh yang saya dengar pak Mendagri kemungkinan karena ini lama sekali, akan mengambil calon tidak dari internal Kemendagri," tegas Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang juga Ketua Gerindra DKI Jakarta.
Lantik Lima Pj
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dijadwalkan melantik lima orang penjabat (pj) gubernur untuk lima provinsi yang kepala daerahnya segera habis masa jabatannya pada Kamis (12/5/2022).
Ada lima gubernur yang masa jabatannya akan habis pada pertengahan Mei ini. Mereka adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.
Mereka yang akan dilantik sebagai Pj adalah Pj Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc (Sekretaris Daerah Banten). Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin (Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM).
Lalu, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Drs. Akmal Malik, M.Si (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri) dan Pj Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si. (Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga) serta Pj Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Drs. Paulus Waterpauw (Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri).
Diketahui, ada 49 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada bulan Mei tahun 2022. Sementara pada 2023 ada 17 gubernur, 115 bupati dan 38 wali kota.
17 gubernur yang habis pada 2023 adalah:
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi
Gubernur Riau Syamsuar
Gubernur Sumsel Herman Deru
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi
Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Bali I Wayan Koster
Gubernur NTB Zulkieflimansyah
Gubernur NTT Viktor Laiskodat
Gubernur Kalbar Sutarmidji
Gubernur Kaltim Isran Noor
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman
Gubernur Sultra Ali Mazi
Gubernur Maluku Murad Ismail
Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba
Gubernur Papua Lukas Enembe
