.png)
Pramono Ngaku Gak Tau Sekda DKI Dilaporkan KPK Soal Anaknya Main Tekan Kepala Dinas Dan BUMD
RN - Viral soal Sekda DKI Jakarta Marullah Matali dilaporkan ke KPK ternyata tidak diketahui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Pram mengaku belum mengetahui adanya laporan terhadap MM sapaan akrab Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jakarta Marullah Matali. "Saya belum tahu," kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Barat, Jumat (16/5).
MM dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta korupsi.
MM saat ditemui wartawan tidak mau komentar. Mantan Wali Kota Jaksel ini hanya menutup mulut dengan jarinya.
Dalam informasi yang tersebar di kalangan awak media, Marullah dilaporkan karena diduga mengangkat anaknya sendiri yang bernama Muhammad Fikri Makarim (Kiky) sebagai Tenaga Ahli Sekda.
Selain itu, ia juga mengangkat keponakannya bernama Fasial Syafruddin dari Kepala Suku Badan BPAD Jakarta Pusat menjadi Pelaksana Tugas Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta.
Pelapor menyebut Kiky sebagai makelar proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Proyek-proyek yang dilelang disebut harus seizin Kiky dan apabila pemenang tak direstuinya harus dilaksanakan lelang ulang.
Lebih lanjut, Kiky juga disebut sebagai makelar asuransi. Pelapor menyebut Bank DKI diminta agar asuransi nasabah Bank DKI diberikan ke perusahaan yang disodorkan Kiky.
Kiky juga meminta Jakpro agar mengasuransikan aset-aset Jakpro ke perusahaan yang direkomendasikan Kiky.
Selain itu, Kiky juga meminta agar pengelolaan parkir dan asuransi aset Pasar Jaya diberikan ke perusahaan yang direkomendasikannya.
Tak cuma mengangkat anak dan ponakan, pelapor juga menyebut Marullah mengangkat Chaidir dari Wakil Wali Kota Jakarta Pusat menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Chaidir diduga kerap melakukan jual beli jabatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan laporan tersebut. Budi mengatakan setiap laporan akan ditelaah terlebih dahulu sebelum diproses.
"KPK secara umum akan melakukan telaah kepada setiap pengaduan masyarakat yang masuk untuk melihat validitas informasi dan keterangan yang disampaikan dalam laporan tersebut. KPK selanjutnya akan proaktif melakukan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) untuk mendukung informasi awal yang telah disampaikan," ujar Budi di Kantornya, Jakarta, Rabu (14/5).
Setelah itu, Budi menyatakan KPK akan melakukan verifikasi apakah laporan tersebut termasuk dalam delik tindak pidana korupsi, dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.
Budi menuturkan rangkaian proses di pengaduan masyarakat tidak bisa disampaikan kepada publik. Perkembangannya hanya disampaikan kepada pelapor.
"KPK juga tentu akan berkomunikasi dengan pelapor jika ada hal-hal atau informasi lain yang dibutuhkan," kata Budi.
Sekda DKI Marullah Dilaporkan ke KPK, Borok ‘BOS K’ Mulai Dibeber
