Jabatan Lurah Camat Banyak Kosong, BKD DKI Molor Apa Gak Mampu?

RN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dituding tidak mampu bekerja. Seharusnya BKD bergerak cepat dan jangan hanya tidur.

Sindiran itu diucapkan Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah alias Rian. "Jangan juga jadi beban Anies. BKD ayo dong kerja jangan molor aja," sindirnya kepada wartawan, Jumat (1/4) dini hari.

Rian menjelaskan, jangan sampai jabatan Lurah dan Camat hanya diisi pelaksana tugas alias Plt. "Kalau gak paham mundur aja," ungkapnya.

Sementara DPRD meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar segera mengangkat pejabat fefinitif untuk beberapa posisi jabatan yang masih kosong. Sedikitnya, per Februari 2022 ada 19 jabatan lurah dan 3 camat yang masih diisi pejabat pelaksana tugas (Plt).

“Posisi jabatan kosong di Pemprov DKI Jakarta, khususnya jabatan lurah dan camat yang masih diisi oleh Plt agar dapat segera diangkat pejabat yang definitif sehingga pelayanan kepada masyarakat Jakarta dapat ditingkatkan,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3/2022).

Menurut Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus segera menerapkan manajemen talenta dan sistem merit dalam pengelolaan ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dengan adanya penerapan manajemen talenta dan sistem merit itu, kata Mujiyono, para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan lebih terpacu untuk meningkat kinerja dan potensinya.

“Penerapan manajemen talenta dan sistem merit juga akan dapat meminimalisir intervensi politik dalam penempatan jabatan-jabatan tertentu yang sering ditenggarai terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Mujiyono.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan, hingga Februari masih ada 5 posisi jabatan eselon 2 dan 4 untuk jabatan Eselon 1 yaitu Deputi yang masih kosong.

“Untuk pengisian jabatan administrasi yaitu administrator dan pengawas eselon 3 dan eselon 4 dilaksanakan Baperjab dan sudah lebih dari 400 jabatan yang sudah dibahas dan minggu ini BKD juga akan menyelesaikan beberapa ratus lagi,” kata Maria.

Namun, jelasnya, ada kebijakan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2021 sehingga pihaknya melaksanakan pelantikan penyetaraan jabatan struktural menjadi fungsional.

Sehingga, ucapnya, kebijakan penyetaraan jabatan ini berpengaruh terkait dengan proses baperjab yang ada.

Maria memastikan, proses pengisian jabatan itu sudah masuk proses Baperjab. Menurutnya, kekosongan itu langsung diusulkan oleh SKPD terkait dengan SKPD lainnya.