RN - Pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR senilai Rp 48 miliar dinilai tidak masuk akal dan terlalu mengada-ngada.
Begitu dikatakan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha, pengadaan barang tersebut menyedot anggaran APBN 2022 sebesar Rp 48,7 miliar.
Angka tersebut diperuntukkan bagi 505 rumah jabatan anggota DPR. Artinya, setiap rumah menelan biaya sekitar Rp 96 juta. “Hal ini tentu tidak masuk akal,” ujar Egi dalam keterangan tertulis pada Selasa malam, dikutip Rabu (30/3/2022).
BERITA TERKAIT :DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
ICW mencoba menghitung biaya yang dikeluarkan untuk pembelian gorden dan blind dengan asumsi ada 10 titik pemasangan pada satu rumah.
Harga gorden per unit diestimasi Rp 10 juta untuk 10 titik pemasang di 505 rumah dinas, totalnya Rp 10,1 miliar, termasuk total blind dengan harga yang sama Rp 10,1 miliar. “Sehingga total keseluruhan adalah Rp 20,2 miliar,” kata Egi.
Jika harga masing-masing gorden dan blind paling mahal adalah Rp 2 juta, maka setiap satu rumah membutuhkan biaya sebesar Rp 20 juta. Perhitungan ini menggunakan harga yang paling tinggi, sehingga ada kesempatan bagi Sekretariat Jenderal DPR untuk menghemat anggaran. "Apalagi saat masih dalam kondisi pandemi Covid-19,” kata Egi.
Untuk itu, berdasarkan hasil temuan tersebut, kata Egi, ICW mendesak agar Sekretariat Jenderal DPR membuka dokumen pengadaan. Hal ini sesuai Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik terkait informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada proses perencanaan, pemilihan, pelaksanaan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berkala.
Ia juga meminta Sekretariat Jenderal DPR harus menghentikan sementara proses pengadaan penggantian gorden dan blind. “Untuk memberikan kesempatan bagi penyedia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan yang disyaratkan,” kata Egi.
Pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR tertera dalam keterangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR dengan kode tender 732087 ini. Saat ini masih dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga, serta pembuktian kualifikasi. Adapun pengambilan keputusan dan pengumuman pemenang tender dijadwalkan pada 1 April mendatang.
