RN - DPR dinilai tidak punya hati dan sudah kehilangan empati. Saat rakyat sedang susah dan sengsara, malah ganti gorden senilai Rp 48 Miliar.
Begitu dikatakan Aktivis 98, Ubedillah Badrun seraya menyarankan agar duit Rp 48,7 miliar yang digunakan untuk membeli gorden rumah jabatan anggota DPR itu digunakan untuk membantu rakyat kecil yang sedang susah hidupnya.
"Buang-buang uang sementara rakyat banyak yang sengsara," kata Ubedillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/3/2022).
BERITA TERKAIT :DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Menurut Ubedillah, pengadaan gorden rumah jabatan anggota DPR itu sangat tidak perlu dan tidak mendesak, untuk rumah jabatan anggota DPR. Sebab tanpa diganti gordennya juga tidak ada masalah dari gorden lama itu.
"Apakah gara-gara gorden yang tidak diganti lalu anggota DPR tidak bisa tidur?" tanya Ubedillah.
Selain itu, Ubedillah menganggap pembelian gorden untuk rumah jabatan anggota DPR itu memenuhi indikator sia-sia.
"Apalagi informasi yang saya dapat tidak sedikit rumah jabatan anggota DPR itu jarang ditempati atau tidak ditempati," cetusnya.
Partai Solidaritas Indonesia juga mengkritisi pengadaan gorden DPR. Juru bicara DPP PSI, Furqan AMC mengatakan, seharusnya anggota dewan lebih sensitif dan berempati kepada rakyat.
Saat ini rakyat juga sedang kesusahan, banyak PHK terjadi, antre minyak goreng dimana-mana, juga solar, termasuk harga kebutuhan pokok yang naik.
Selain itu, ia mengatakan nilai pengadaaan itu juga tidak masuk akal. "Rp 90 juta per rumah itu seperti apa sih? Dalam penelurusan kami, mestinya bisa Rp 10 juta sampai Rp 15 juta saja per rumah,” tutur Furqan.
Diketahui, DPR agendakan beli gorden dan blind Rp48 miliar, bersumber dari APBN 2022.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan penggantian gorden sebenarnya sudah direncanakan sejak 2015. Mengingat ketersediaan anggaran, maka baru tahun ini bisa terealisasi penggantiannya.
"Sehingga kemudian diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka. Itu pun atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota, bukan cuma periode ini, tapi juga periode yang lalu," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengaku banyak unit-unit di rumah dinas (Rumdin) anggota DPR yang tidak ada gorden. Ia kembali menegaskan bahwa keluhan ini bukan saja dirasa oleh Anggota Dewan periode ini, tapi juga periode sebelumnya.
Saat disinggung, soal banyaknya Anggota Dewan yang tak menempati Rumdin, Dasco menampiknya. Dia menegaskan bahwa rumdin menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan Anggota Dewan.
“Persentase antara yang tidak menempati dan menempati, saya rasa lebih banyak yang ditempati karena ini banyak yang dari daerah, kita sudah cek itu," ujarnya.
Berdasarkan data yang terpampang dalam situs lpse.dpr.go.id, rencana pengadaan itu tertulis dengan kode RUP 30509211 dengan nama paket 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata'.
"Nilai pagu paket Rp.48.745.624.000,00. Nilai HPS Paket Rp. 45.767.446.332,84," bunyi isi dalam situs tersebut yang dikutip, Senin (28/3/2022).
Adapun, tertera lokasi pekerjaan ini beralamatkan di Jalan DPR Dalam Timur No 12, RT 12/RW 5, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 - Jakarta Selatan (Kota).
