Warning KPK Soal Godaan Duit 'Siluman', Istri Pejabat DKI Jangan 'Hidup Mewah'
RN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewarning para istri pejabat DKI Jakarta. Sebab, prilaku korupsi sering kali terdorong dari tekanan istri atau orang dekat.
KPK mengungkap ada salah satu pejabat Pemprov DKI Jakarta mencairkan cek senilai Rp 35 miliar setelah memasuki masa pensiun. Informasi pencairan cek didapatkan KPK dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Saya sampaikan KPK pernah menerima laporan PPATK dari salah seorang pejabat eselon III di DKI, begitu yang bersangkutan pensiun, dan mencairkan cek sejumlah Rp 35 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kantor Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022).
BERITA TERKAIT :Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
Uang tersebut digunakan oleh pejabat untuk membeli rumah senilai Rp 3,5 miliar secara cash. Pejabat tersebut sudah sempat dimintai klarifikasi oleh KPK, namun tak berselang lama dia meninggal.
"Saya bilang klarifikasi, klarifikasi, tetapi saya tidak tahu mungkin sudah jalan Tuhan tidak lama setelah kami klarifikasi beliau meninggal," kata Alexander.
KPK tetap menindaklanjuti temuan PPATK terkait pencairan cek eks pejabat DKI tersebut dengan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Alex, walaupun dugaan tindak pidananya tidak bisa diteruskan karena pihak yang terkait telah meninggal dunia, tetapi kekayaannya dapat dikenakan pajak.
"Kalau orang pajak itu saya lihat enggak peduli uang dari korupsi atau dari jualan apapun pokoknya tambah kekayaannya bayar pajak," kata Alex.
Hidup Mewah ASN
KPK sudah mengendus adanya para istri pejabat DKI yang hidup glamor. Mereka memakai tas mewah, cincin berlian hingga gaun keluaran butik ternama.
Sejak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur banyak istri pejabat yang mulai menyetop kegiatan glamornya. "Kalau dulu banyak istri pejabat yang belanja barang mewah, kalau sekarang sudah tidak ada," tegas seorang istri pejabat di Pemkot Jakut, Kamis (17/3).
Dulu kata dia, istri pejabat bikin geng untuk belanja ke mal bahkan sampai luar negeri. "Alhamdulillah, Pak Anies mampu menghapus sikap glamor itu, yang hidup mewah dan tak masuk akal pasti kena pecat Pak Anies," ucap ASN di Pemkot Jaksel.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para istri pejabat Pemprov DKI mencurigai suaminya jika membawa uang di luar gaji bulanan. Apalagi jika mereka membawa uang tunai.
"Yang jelas penghasilan atau gaji ASN Pemprov DKI saya kira pasti semua lewat transfer. Artinya transferan kan. Sehingga ketika ada membawa uang tunai yang dianggap mencurigakan, itu juga ada yang mengingatkan ini uang apa? Gaji kan ditransfer? Nah harus dijelaskan. Sepanjang bisa dijelaskan dari mana sumber awalnya, oke, tidak masalah," jelas Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta di kantor Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022).
Alexander menuturkan ASN DKI cukup untuk hidup sederhana. Dia menyebut banyak godaan untuk berperilaku koruptif.
"Ironis. Saya yakin penghasilan staf, pejabat, pegawai Pemprov DKI Jakarta ini sudah cukup baik. Sehingga, untuk hidup sederhana saya kira cukup," ungkap Alexander.
"Hanya sekarang pengendaliannya di diri masing-masing. Kalau mimpinya pengen rumah yang mewah naik mobil mewah, ya jangan jadi pegawai, jangan bekerja sebagai ASN, jadilah pengusaha," sambungnya.
Alexander kemudian mengingatkan para ASN mencari tambahan dengan cara yang baik. Jadi tidak ada konflik kepentingan dengan tugas dan kewajiban.
"Kalau memang masih kurang, berusahalah dengan cara yang halal. Tidak dilarang pegawai negeri punya pekerjaan sampingan sepanjang tidak ada konflik kepentingan dengan tugas dan kewajibannya. Itu tidak dilarang. Tidak mengganggu pekerjaannya tentu saja," jelasnya.
KPK bekerja sama dengan Pemprov DKI dalam membangun program keluarga berintegritas. Program ini dibentuk bertujuan memberantas korupsi berbasis keluarga.
"Nah pada kesempatan pagi ini kami menggandeng Pak Gubernur dan Wagub dan seluruh jajaran Wakil Pemprov DKI Jakarta untuk membangun nilai-nilai integritas berbasis keluarga," kata Alexander.
"Di Jakarta, anggaran pengadaan barang dan jasa itu sangat tinggi. karena dari APBD DKI saja sekitar Rp 80-an triliun," kata Alex.
"Taruhlah pengadaan barang dan jasa berapa, banyak kegiatan itu yang perlu menjadi perhatian bagi Pemprov DKI melakukan pengawasan ketat terkait pengadaan barang dan jasa. Kalau jual-beli jabatan mungkin terbuka di Pemprov DKI dan tidak terjadi manipulasi, tapi di banyak daerah jual-beli jabatan masih ditemukan," sambungnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, budaya integritas harus dibangun dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Contohnya harus ada upaya kerja sama antara suami dan istri.
"Yang jelas, penghasilan atau gaji ASN Pemprov DKI saya kira pasti semua lewat transfer, artinya, transferan kan. Istri atau pasangan harus tahu berapa sih penghasilan yang diterima suami atau istri saya di Pemprov DKI. Transparan saja, namanya keluarga kan harus terbuka," jelasnya.
Dia berharap nantinya para ASN Pemprov DKI bisa menjadi role model keluarga integritas. Kemudian dia juga berharap jajaran staf ASN Pemprov DKI dapat menanamkan nilai integritas.
