Dispora Minta Anggaran Untuk Yayasan Petinggi PSI, FPPJ: Mencoreng Muka Anies

RN - Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah menyayangkan adanya permintaan anggaran oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk yayasan kepemudaan yang di pimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar.

Menurutnya, meskipun secara aturan tidak menyalahi, tapi secara moral permintaan Dispora tersebut berpotensi melukai perasaan masyarakat pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

"Memalukanlah, publik itu bisa melihat, bisa menilai selama ini PSI habis-habisan nyerang Gubernur. Ini tiba-tiba Dispora terkesan ngusulin dana buat yayasan yang dipimpin sebrang (lawan politik). Wajar kalau publik penasaran, ada apa Dispora sama PSI nih, kesannya mencoreng nama Anies," ujar Rian, sapaan akrab Endriansah, Jumat (19/11/2021).

Lebih lanjut Rian menyarankan Anies untuk mengevaluasi Kadispora DKI Ahmad Firdaus agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan, terlebih soal anggaran.

"Anies dan PSI itu dua arus berlawanan. Kadispora yang harusnya mendukung Gubernur, seolah olah ada di arus lawan," tegasnya.

"Jangan sampai muncul dugaan Dispora jadi dapur keduanya PSI," sambungnya.

Diketahui, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 3,82 miliar untuk kegiatan Forum Internasional Youth 20 Summit 2022.

Adapun forum ini dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar yang kerap mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, anggaran itu diajukan oleh sebuah yayasan kepemudaan yang dipimpin Michael.

“Di situ ada juga pimpinan partai dari PSI. Ada PSI di situ Michael Sianipar,” kata Jhonny pada Kamis (17/11/) kemarin.

Jhonny mengatakan, Dispora telah mengajukan alokasi anggaran sekitar Rp 3,82 miliar dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022.

Namun banyak anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta agar alokasi anggaran dikurangi karena dinilai ada pemborosan untuk acara yang tidak terkait langsung dengan DKI Jakarta.

“Itu awalnya Rp 3 miliar lebih ya, saya kan termasuk juga (keberatan), kan terlalu mahal banget, pemborosan banget sampai sekian miliar,” imbuhnya.

Hingga akhirnya, anggaran disepakati menjadi Rp 2,7 miliar.