PKS Wacanakan Hapus Pajak Sepeda Motor, Mabes Polri: Dikaji Dulu Dong..
RADAR NONSTOP - Wacana penghapusan pajak sepeda motor dan SIM seumur hidup yang digaungkan PKS perlu dikaji. Pajak dan biaya SIM salah satu sumber pendapatan negara.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan, untuk merealisasikannya harus ada penelitian mendalam oleh ahli-ahli dan tak bisa diputus sepihak.
"Jadi, harus ada kajian akademis yang komprehensif dan pembahasan para pihak dulu. Tidak bisa hanya diputuskan secara sepihak," tegas Dedi di Jakarta, Jumat (23/11/2018).
BERITA TERKAIT :Netizen Sudah Minta Maaf, Bea Cukai Bakal Tempuh Jalur Hukum Soal Viral Peti Jenazah
Netizen Heboh Peti Jenazah Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu Sebut Cargo
Menurutnya, apabila wacana kebijakan tersebut untuk mengurangi beberapa persoalan di masyarakat mengenai administrasi, maka perlu dilakukan survei terlebih dahulu untuk membuktikan kebenarannya.
Nantinya, survei itu juga akan memberikan gambaran keluhan seperti apa saja yang dialami masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan roda dua.
“Saat ini sistem mengurus administrasi kendaraan roda dua sudah diimbangi dengan teknologi yang mempermudah prosesnya,” imbuh dia.
Terkait penghapusan pajak sendiri, Dedi menegaskan, kebijakan tersebut perlu dikaji dengan berbagai perspektif. Apalagi usulan tersebut belum melalui survei dan dianggap belum mencakup pertimbangan secara menyeluruh.
"Pelayanan (bayar pajak) sudah online, sistemnya mudah, cepat dan transparan dengan biaya sudah tertera di Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," tandas jenderal bintang satu ini.
