Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Beda Misi dengan Ketum Yusuf Solichien, Said Salahudin Mundur dari Jabatan Sekjen PKP

DIS/RN | Kamis, 11 November 2021
Beda Misi dengan Ketum Yusuf Solichien, Said Salahudin Mundur dari Jabatan Sekjen PKP
-

RN - Said Salahudin menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal DPN Partai Keadilan Persatuan (PKP). Tak hanya itu saja, Said juga memilih mundur dari keanggotan partai tersebut Alasan Said mundur karena perbedaan pandangan dengan Ketua Umum DPN PKP, Yussuf Solichien.

Alasan Said mundur karena perbedaan pandangan dengan Ketua Umum DPN PKP, Yussuf Solichien.

"Hari ini kami menyatakan mundur sebagai Sekjen PKP dan keanggotaan partai, dan saya tidak akan gunakan untuk berdebat (terkait persoalan internal PKP). Forum untuk mendiskusikan masalah tersebut sudah lewat," kata Salahuddin, dalam konferensi pers secara daring, Rabu (10/11/2021).

Said mengakui bahwa sejak awal banyak perbedaan pandangan dengan Solichien, namun sempat dibicarakan untuk mencari solusi agar kepentingan partai politik itu tidak terganggu.

BERITA TERKAIT :
Ini Modus Pemda Cari Duit, Manipulasi Perencanaan Anggaran Dan Permainan Izin 
Menteri PKP Marah Dan Gebrak Meja, Bung Ara Jangan Galak-Galak Apalagi Arogan?

Sejak Juni 2021, Said dan Solichien terlibat langsung untuk mengelola partai secara lebih baik dari sebelumnya. Namun, ia merasa gagal menjalin komunikasi dengan Solichien, mantan Komandan Pasukan Khusus Detasemen Jalamangkara atau Denjaka TNI AL.

"Sekitar Juni-Juli 2021 ada pandangan kurang pas sehingga ada rasa untuk tidak melanjutkan kerja di PKP karena ada yang kurang pas untuk membangun 'ikatan' dengan beliau. Namun keinginan untuk mundur itu terkubur saat teman-teman pengurus di tingkat nasional memberi dukungan untuk bersinergi dengan ketua umum," ujarnya.

Said mengatakan, dalam prosesnya justru pengurus di daerah khususnya di tingkat provinsi menginginkan diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa karena merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan sang ketua umum DPN PKP.