Menteri PKP Marah Dan Gebrak Meja, Bung Ara Jangan Galak-Galak Apalagi Arogan?
RN - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ngamuk. Dia marah-marah dan gebrak meja.
Insiden itu terjadi pada Senin (28/10). Ara sapaan akrabnya kesal birokrasi di lembaga kementerian cukup lama.
Awalnya, Ara sedang mempersiapkan bahan yang akan dipaparkan saat rapat kerja Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10). Kemudian, ia bertanya perihal surat yang dikirimkan ke Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor. Namun, surat tersebut tak kunjung sampai ke tangan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
BERITA TERKAIT :Pacaran Tapi ML, Setelah Hamil Bayinya Dibuang Di Pondok Aren Tangsel
"Pak Jaksa Agung ngomong sama saya, dia sudah cek, dia belum terima surat waktu saya ketemu di Magelang," katanya saat rapat internal, dikutip dari YouTube Kementerian PKP, Rabu (30/10/2024).
Surat yang dimaksud tersebut sudah dikirim sejak sehari setelah Ara menjadi Menteri PKP yaitu pada Selasa (22/10) namun baru sampai ke Jaksa Agung pada Senin (28/10). Setelah mengetahui hal tersebut, Ara mengaku malu karena kementerian yang dipimpinnya birokrasinya lamban.
"Diterimanya kapan bu? Saya tanda tangan suratnya kapan bu? Ngeri nggak bu? Pantes Jaksa Agung belum menerima. Mengerikan birokrasi kita bos. Mengerikan. Menteri tanda tangan tanggal 22 baru sampai tanggal 28, ya bagaimana orang surat menteri aja begitu kok, pantes Jaksa Agung bilang begitu sama saya 'Pak Ara mana saya belum nerima suratnya'," tuturnya.
Saking kesalnya, Ara sempat berbicara sambil menggebrak meja. Ia tak habis pikir mengirim surat ke lembaga lain bisa memakan waktu yang cukup lama.
"Saya tuh menteri, tanggal 22 kirim surat, tanggal 28 baru sampai," katanya sambil menggebrak meja.
"Saya malu sama Jaksa Agung 'Pak Ara mana? Saya barusan cek Pak Ara belum sampai suratnya' ini udah kejawab tanggal 28 (suratnya sampai), ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh," sambungnya.
Ara bahkan sempat menawarkan untuk memenuhi kebutuhan kementerian menggunakan uang pribadinya jika hal itu memang diperlukan. Hal itu dilakukan untuk menunjang setiap keperluan kementerian yang dipimpinnya agar bisa berjalan dengan baik.
"Saya itu nggak keberatan ngeluarin duit pribadi untuk kepentingan bagaimana organisasi ini pak ya. Kan saya sudah bilang sama bapak, kalau bapak nggak bisa nyediain sekretaris dari sini ya sudah saya biayai sendiri pak, gitu aja pak. Kalau bapak ada kekurangan peralatan apa-apa, biar saya beliin pakai uang pribadi saya gapapa pak, negara ini sudah terlalu baik buat saya kok," ungkapnya.
"Kalau kita hambatanya kendalanya di fasilitas, nggak ada duit, ya pakai duit.. kan saya nggak korupsi, pakai uang pribadi saya untuk kepentingan negara, di mana sih salahnya? gapapa menurut saya," tambahnya.
