Dilaporkan 7 Fraksi ke BK DPRD DKI
Cie.! Ngotot Interpelasi, Akhirnya Tersandung Dugaan Mal Adminstrasi?
RN - DPRD DKI Jakarta yakni PSI dan PDI-P tetap ngotot terus terlaksananya kegiatan sidang paripurna mengenai hak interpelasi balapan mobil Formula E di Jakarta yang rencananya akan digelar tahun depan, kemarin.
Usulan interpelasi sendiri dimunculkan oleh PSI kemudian di ekori PDI-P. Meski rapat sebelumnya sempat diskor dan ditunda karena tidak memenuhi kuorum.
Bahkan dalam sidang parpur kemarin, Ketua DPRD-DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berharap 7 fraksi bisa memenuhi undangan rapat interpelasi Formula E di waktu berikutnya.
BERITA TERKAIT :Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui
Tom Lembong Seret Mantan Mendag, Kejagung Sepertinya Masuk Angin?
Kabarnya tidak hadirnya 7 fraksi dalam sidang paripurna terkait interpelasi sendiri. Lantaran, menduga adanya mal administrasi yang dilakukan oleh Prasetyo. Sehingga, pria yang akrab disapa om P itu dilaporkan ke BK dengan menyerahkan alat bukti.
"Yang dilaporkan Ketua. Ketua DPRD. (Yang dibawa) surat undangan itu, yang dibikin setelah (Bamus) surat undangan Bamus yang agendanya hanya tujuh. Surat undangan hari ini yang tanpa paraf juga," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik kepada wartawan di ruangan BK DPRD DKI Jakarta.
Menyikapi soal hak interpelasi oleh DPRD, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria ogah mencampuri urusan tersebut.
"Ya interpelasi, ini kan menjadi wilayah DPRD, kami tidak mencampuri, seperti apa bagaimana dan kami tidak mencampurinya yah,"ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
Ariza juga tidak banyak mengomentari soal hak interpelasi.
"Jadi, nanti silakan saja di cek di temen-temen DPRD, seperti apa tadi, apakah terjadi rapatnya dan lain-lain, tanyakan saja ke DPRD, saya tidak ingin, apalagi mengintervensi yah," katanya.
