Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

7 Fraksi Disebut Koalisi Galau, Pengamat Singgung Pengekor Gelar 'Karpet Merah'

SN/HW | Jumat, 27 Agustus 2021 - 16:55 WIB
7 Fraksi Disebut Koalisi Galau, Pengamat Singgung Pengekor Gelar 'Karpet Merah'
Kang Tamil
-

RN - Ketua Umum Forum Politik Indonesia (FPI) Tamil Selvan menyayangkan sikap Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta yang terkesan mengekor ke Fraksi baru PSI soal rencana interpelasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswean terkait Formula E.

Hal itu menyusul pernyataan ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono yang menilai bahwa ke tujuh Fraksi yang hadir dalam pertemuan dengan Anies sebagai Koalisi Galau.

"Malah saya sesalkan itu PDIP notabene Fraksi paling senior istilahnya, penguasa Kebon Sirih juga kok mau-manya ngekor ke PSI," ujar Tamil di Jakarta, Jumat (27/8/2021).

BERITA TERKAIT :
Remehkan Megawati, Sukur Jawab Aksi Nyinyir Refly Harun
Eks Kader Banteng: Di DPP PDIP Banyak Yang Carmuk dan Tak Menghargai Jas Merah!!!

"Formula E kan bukan barang baru, sudah lama prosesnya, nah dari awal memang PSI kenceng soal itu, sekarang PDIP ikut ikutan, kayanya PSI itu ibarat kata dikasih 'Karpet Merah'," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono memberikan nama 'koalisi galau' untuk tujuh fraksi yang sepakat menolak interpelasi setelah diundang makam malam oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (26/8) malam.

"Saya katakan tujuh fraksi itu saya kategorikan koalisi galau," kata Gembong di Jakarta, Jumat (27/8/2021).

Sebutan koalisi galau, menurut Gembong, patut disematkan karena tujuh fraksi tersebut mengambil sikap setelah mendapat undangan dari Anies.

Padahal menurut Gembong, interpelasi merupakan hak bertanya paling dasar dari anggota Dewan yang seharusnya tidak perlu disikapi dengan galau.

"Orang kita tanya, mereka (Pemprov DKI) jawab kan selesai. Kan cuma itu, itu (interpelasi) hak anggota Dewan paling rendah, hak bertanya. Implikasinya apa ya ra ono opo-opo (nggak ada apa-apa), paling rekomendasi kan," katanya.