Terungkap, Proyek Kartu Nikah Dibuat Kemenag Saat Dewan Reses
RADAR NONSTOP - Proyek kartu nikah Kementerian Agama (Kemenag) dibuat diam-diam. Saat para wakil rakyat di Senayan sedang reses.
Demikian dikatakan anggota Komisi VIII Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, belum ada pembicaraan apa pun antara Kemenag dan DPR soal kartu nikah.
"Belum ada pembicaraan apa pun dengan DPR. Kemenag buat itu saat dewan di masa reses. Jadi kami belum ada pembicaraan lebih tentang ini," ungkapnya.
BERITA TERKAIT :DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Terpisah, Kasubdit Mutu Sarana Prasarana dan Sistem Informasi KUA Kemenag, Anwar Saadi mengklaim, tidak ada istilah bagi-bagi proyek dalam pengadaan kartu nikah yang baru diluncurkan Kemenag.
Ia mengatakan, pengadaan kartu nikah dilaksanakan melalui tender terbuka dan dengan proses yang transparan. Anwar menambahkan, proses tender dilakukan oleh LPSE Kemenag.
Tetapi, ia enggan menyebutkan perusahaan yang memenangkan tender tersebut. “Kalau dibilang bagi-bagi proyek itu keliru. Siapapun yang menang itu terbuka. Lalu siapa perusahaan pemenangnya, saya kira itu tidak usah diumumkan ke publik," jelas dia.
Dari penelusuran Radar Nonstop di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemenag, diketahui bahwa tender proyek kartu nikah ini disebut dengan 'Penggandaan Kartu Nikah Ditjen Bimas Islam Tahun Anggaran 2018.
Perusahaan yang berhasil mendapatkan tender tersebut adalah PT Pura Barutama. Perusahaan ini menawarkan harga untuk penggarapan proyek sebesar Rp 688,6 juta.
Pagu anggaran untuk proyek tersebut sebesar Rp 7,4 miliar. Sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam tender penggandaan kartu nikah itu sebesar Rp 1 miliar.
Awalnya, ada 25 perusahaan yang menjadi peserta tender proyek kartu nikah. Dari puluhan perusahaan ini, ada yang berbadan hukum CV dan PT. Ke-25 perusahaan itu disaring hingga menjadi tiga perusahaan.
Pesaing PT Pura Barutama adalah PT Solo Murni dan PT Trisakti Mustika Graphika. PT Solo Murni dalam proses tender tersebut menawarkan harga sebesar Rp 807,6 juta. Sedangkan, harga penawaran dari PT Trisakti Mustika sebesar Rp 862,4 juta.
Dalam proses tersebut, PT Solo Murni tersingkir karena beberapa hal. Antara lain, tidak melampirkan Sertikat SMK3/OHSAS 18001, tidak melampirkan sertifikat ISO 14001, ISO 9001 dan laporan keuangan terakhir yang sudah diaudit. Selain itu, pengalaman perusahaan juga dianggap tidak sesuai dan perusahaan.
Untuk diketahui, PT Pura Barutama yang berbasis di Kudus, Jawa Tengah, itu menawarkan harga di bawah dua perusahaan pesaingnya. PT Pura dalam harga penawaran memang lebih murah sedikitnya Rp 100 juta dari dua perusahaan yang bersaing.
