Pinggiran Sungai Ciliwung
Konsep Normalisasi Tidak Tepat, Naturalisasi Lebih Cocok
RADAR NONSTOP - Konsep normalisasi mengubah pinggiran Sungai Ciliwung menjadi hutan beton dinilai tidak tepat. Mengembalikan bentuk alami atau naturalisasi lebih cocok.
Begitu dikatakan pengamat perkotaan Nirwono Joga, naturalisasi menyerap air ketika hujan dan mencegah terjadinya kekeringan saat musim kemarau.
“Selama ini, ketika musim hujan maka pemerintah selalu berupaya keras untuk membuang air ke laut. Padahal harusnya air tidak dibuang ke laut karena dapat menyebabkan kekeringan ketika kemarau tiba,” ujarnya.
BERITA TERKAIT :Perkuat Timnas, Diks Bek Sayap Asal Belanda Keturunan Maluku
Lagi Tahap Pembebasan Lahan, Awas! ASN Jadi Makelar Tanah
"Kalau naturalisasi itu mengembalikan bentuk sungai secara alami. Ini dapat dilakukan dengan mengeruk sungai dan memperdalam serta memperlebar sungai. Sehingga kapasitas sungai menjadi besar," imbuh Nirwono.
Nirwono menuturkan, pada tahun 1950-an Sungai Ciliwung lebarnya masih mencapai 50 meter. Namun kini sudah berkurang menjadi sekitar 30 meter.
Padahal, Sungai Ciliwung tergolong sungai yang dapat dikendalikan karena bentuknya yang berkelok-kelok dan tidak lurus.
Secara hidrologis, lanjut Nirwono, ini menandakan bahwa arus sungai ini masih bisa dikendalikan. Naturalisasi sungai juga dilakukan dengan menghijaukan kiri kanan daerah sungai. Menanam tanaman di sekitar sungai dapat dilakukan untuk mencegah air meluap.
Dengan tanaman, maka air akan meresap ke dalam tanah dan menghasilkan stok air yang cukup ketika musim kemarau sehingga tak terjadi kekeringan.
“Bisa diterapkan pola terasering atau dengan menanam bambu atau akar wangi. Kalau ini sudah diterapkan maka akan muncul ekosistem alami. Ada flora dan juga fauna. Hewan hewan pun akan tetap berada di sekitar sungai dan tidak akan masuk ke rumah warga," papar Nirwono.
Nirwono juga berpesan agar Pemprov DKI Jakarta tak melulu hanya memerhatikan Sungai Ciliwung saja tetapi juga Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke dan Sungai Sunter. Ketiga sungai ini juga memerlukan penataan karena juga dapat memicu banjir.
"Harusnya dalam satu tahun dicicil dengan menata tiga sungai. Sehingga selama lima tahun pemerintahan paling tidak sudah mengurangi beban agar Jakarta tidak banjir lagi," pungkasnya.
