RN – Wakil Gubernur DKI Jkarta Ahmad Riza Patria mengatakan telah meminta Inspektorat untuk memeriksa kembali kelebihan bayar pengadaan alat pemadam kebakaran dan pengadaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sekolah.
“Sudah minta dari pihak bagian keuangan, Inspektorat sudah diminta, nanti akan disampaikan," kata Riza di Balai kota, Jakarta Pusat, Rabu (14/4/2021).
Menurut dia, saat ini hal tersebut masih masih dalam pemeriksaan. Terpenting yakni mengetahui penyebab kelebihan bayar tersebut.
BERITA TERKAIT :Fungsikan Inspektorat, Pj Wali Kota Bekasi Komitmen Berantas Korupsi
Pembangunan Mako Satpol PP DKI Molor, Inspektorat dan BPKP Diminta Periksa Kontraktor
Ariz mengatakan, nantinya pihak Inspektorat ataupun Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) akan memberikan penjelasan detail.
"Kami akan cek apa yang menjadi penyebab besarnya. Kenapa dan gimana, ada kekurangan di mana, itu yang paling penting," jelas dia.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK DKI Jakarta mendapati kelebihan pembayaran pada empat paket pengadaan mobil pemadam kebakaran Jakarta.
Berdasarkan hasil audit pada 2019 itu menunjukkan, kelebihan bayar oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI mencapai Rp6,52 miliar.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan menyatakan selisih harga tersebut seharusnya dapat digunakan untuk membiayai ratusan hidran mandiri untuk kawasan rawan kebakaran.
"Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola uang rakyat. Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini," kata August dalam keterangan tertulis, Rabu (14/4/2021).
Selain itu, dia juga menilai Pemprov DKI gagal dalam penyusunan anggaran prioritas. Sebab mendahulukan pembelian robot pemadam kebakaran mahal yang sulit digunakan untuk mengatasi kebakaran di Jakarta.
"Untuk peristiwa kebakaran kecepatan menjadi kunci utama, semakin cepat api dipadamkan, semakin minimal resiko dapat ditekan," jelas dia.
