Inspektorat DKI Patah Bambu, Syaefuloh Jangan Keras Ke Bawah Tapi Lembek Ke Atas 

RN - Inspektur atau Inspektorat DKI Jakarta lagi jadi cibiran. Kinerja lembaga yang dipimpin Syaefuloh Hidayat itu dituding tebang pilih. 

Bahkan, Syaefuloh dicap patah bambu. Bisik-bisik di Pemprov DKI Jakarta, sanksi yang diberikan oleh inspektorat terkesan keras ke bawah dan lembek ke atas. 

"Kalau ama pejabat biasa dia keras. Tapi sama pejabat setingkat dinas, kepala biro atau wali kota dia lemah," sindir sumber di Balai Kota, Minggu (7/5). 

Aktivis Muda Jakarta (AMJ) Dwi Yudha Saputro menilai, jika benar inspektorat bekerja tebang pilih dan patah bambu harus segera disegarkan. "Jangan sampai ada cap negatif Heru," terang Yudha kepada wartawan, Minggu (7/5) malam. 

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH kata Yudha sebaiknya melakukan kroscek. "Jangan sampai bedampak buruk ke HBH," terangnya. 

Yudha juga menilai, dari hasil penelusuran AMJ banyak pejabat DKI yang pamer kemewahan atau flexing. "Tapi tidak kena sanksi, lucunya inspektorat bergerak setelah viral," sindirnya.

Diketahui, nasib Selvy Mandagi berbeda dengan pejabat Dishub DKI.  Inspektorat DKI Jakarta menyampaikan alasan perbedaan sanksi antara dua pejabat terkait kasus pamer kekayaan atau flexing.

Imbas flexing tersebut salah satu pejabat ada yang dirotasi dan seorang lainnya dicopot dari jabatannya.

Adapun dua pejabat yang berbeda nasib yakni, Massdes Arouffy yang sebelumnya menjabat Kabid Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) hanya dirotasi atau mutasi ke Unit Pengelola Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). 

Sementara itu, Selvy Mandagi dicopot dari jabatan Kasie Peningkatan Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Jakarta Utara. 

Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengaku berkomunikasi dengan KPK dalam proses pemeriksaan. "Kami menyampaikan bahwa kami Inspektorat sedang melakukan proses ini dan sementara KPK memberikan kesempatan kepada Inspektorat untuk melakukan pendalaman," ucap Syaefuloh.

Saat ditanya apakah Selvy Mandagi akan diperiksa tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, kata Syaefuloh, sudah seharusnya para pejabat melaporkan harta kekayaannya secara terbuka.

"Nah ada proses di KPK sesungguhnya bahwa pelaporan para pejabat itu sampaikan ke KPK terus ada proses verifikasi yang dilakukan oleh KPK," kata Syaefuloh.

Adapun terkait pemeriksaan Selvy, Syaefuloh mengatakan, hasilnya laporannya akan segera diumumkan dalam waktu dekat. "Ya insya Allah mudah-mudahan dalam waktu segera hasil laporan pemeriksaannya selesai," ucap Syaefuloh.

"Sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang spesial banget terhadap Massdes. Kemudian untuk penonaktifan Selvy ini hanya mempercepat, mempermudah proses pemeriksaan saja," ungkap Syaefuloh.

Seperti diberitakan, Massdes Arouffy menuai sorotan warganet imbas aksi flexing atau pamer harta berupa tas mewah yang dilakukan sang istri dan anak di media sosial (medsos). Gaya hidup mewah pejabat Pemprov DKI itu diunggah laman Twitter @PartaiSocmed. 

Dalam unggahannya terlihat sejumlah tangkapan layar akun media sosial istri dan anaknya saat tengah pamer tas mewah terungkap. 

Terlihat sejumlah unggahan tangkapan layar, istri dari Massdes menggunakan tas mewah yang ditaksir senilai miliaran rupiah. 

"Yang pada bilang tas pada gambar pertama diatas adalah KW jangan terkejut dengan harga tas Hermes Birkin Crocodile yg mencapai 105 ribu dollar alias 1,5 miliar Rupiah lebih ini. Satu tas ini bisa beli berapa rumahmu?" cuit laman Twitter @PartaiSocmed dikutip, Jumat (31/3/2023).

LHKPN Pejabat 

Syaefuloh mengatakan seluruh pejabat Pemprov DKI Jakarta telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Syaefuloh menyebut pihaknya rutin berkoordinasi dengan KPK terkait LHKPN.

"Kami Inspektorat Provinsi DKI Jakarta kan komitmen untuk membangun integritas maka kemudian kita koordinasi terus dengan KPK. Salah satu yang dilakukan Inspektorat adalah memastikan seluruh pejabat melaporkan LHKPN ke KPK," kata Syaefuloh di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Syaefuloh mengatakan memang ada beberapa pejabat Pemprov DKI yang terlambat melaporkan LHKPN. Dia mengatakan para pejabat tersebut baru melapor setelah disurati Inspektorat.

"Maksimal itu kan tanggal 30 Maret, kalau ada yang belum, saya punya daftarnya siapa yang belum, kita surati itu agar segera melaporkan. Si ini belum, ini belum, kami punya daftarnya dan alhamdulillah udah 100 persen sekarang sudah," ujarnya.

"Paling satu dua orang yang kelewat bisa mungkin itu kita ingetin untuk kemudian kita laporkan. Nah pada saat sudah melaporkan maka mekanisme yang berlaku adalah mekanisme di KPK. Dia akan melakukan evaluasi atas LHKPN itu," sambungnya.