RN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kepada seluruh pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak pamer kemewahan. Para pejabat juga dilarang ke luar negeri.
"Meminta kepada kepala daerah sementara ini tidak ke luar negeri dulu. Dan kalau yang begitu Jakarta setuju banget," ujar Pramono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Pramono mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian secara daring, Sabtu sore (30/8/2025).
BERITA TERKAIT :Sampaikan Langsung ke Mas Pram, Srikandi Fraksi PKS Apresiasi Pemkot Jakbar
Rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, terutama dari kota yang mengalami aksi unjuk rasa.
Menanggapi hal itu, Pramono menyatakan Pemprov DKI Jakarta siap melaksanakan arahan dan memberikan dukungan penuhnya.
Selain itu, Mendagri juga menginstruksikan agar mengurangi acara yang bersifat selebrasi, memamerkan kemewahan, serta acara bernyanyi. Terkait hal ini, Gubernur Pramono memberikan apresiasinya kepada Mendagri.
"Kalau di Jakarta kan praktis sebenarnya acaranya paling pol, kalau ada kegiatan cuma menari, bukan menyanyi," ujarnya.
Pramono juga menekankan pentingnya para pejabat untuk tidak membuat pernyataan yang dapat membuat publik tidak nyaman.
Hal ini juga sesuai arahan Mendagri. Karena itu, Pramono juga telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memberikan pernyataan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa upaya untuk menjaga Jakarta tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Namun juga perlu keterlibatan publik sehingga keamanan Jakarta bisa terjaga bersama.
"Sekarang ini Jaga Jakarta itu menjadi hal yang saya sungguh-sungguh ingin ini diterapkan di lapangan untuk menjaga bersama. Tapi untuk menjaga Jakarta tidak cukup hanya Balai Kota, perlu keterlibatan publik," tuturnya.
Karena itu, dalam waktu dekat, Pramono akan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang wajib dihadiri oleh seluruh pimpinan.
Selain itu, Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan pimpinan organisasi masyarakat (ormas), baik kepemudaan maupun keagamaan.
Pramono pun menegaskan, Pemprov DKI akan tetap mengizinkan penyelenggaraan acara keagamaan di Jakarta. Bahkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) pada Minggu akan tetap dilaksanakan.
Dalam rapat koordinasi, Gubernur Pramono didampingi oleh seluruh jajarannya, termasuk Wakil Gubernur Rano Karno, Sekda DKI Jakarta, para asisten, wali kota, dan kepala dinas terkait.
Dengan demikian, diharapkan arahan Mendagri telah dipahami dengan baik oleh seluruh jajarannya.
ASN Boleh WFH
Pramono Anung menyetujui Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).
"Jadi, kalau kemudian ada usulan untuk melakukan work from home dalam kondisi, kami menyepakati, memberikan persetujuan," kata Pramono.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran Nomor e-0021/SE/2025 yang mengimbau agar pegawai ASN di lingkungan Pemprov DKI menerapkan sistem kerja WFH.
Langkah tersebut diambil menyusul unjuk rasa yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada Jumat (29/8). Surat edaran itu ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jakarta Chaidir.
Dalam surat tersebut, disebutkan pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah, wajib lapor kehadiran atau presensi secara daring sebanyak dua kali, yaitu pagi dan sore.
Sementara itu, berdasarkan pantauan sejak Jumat pagi, sejumlah pegawai ASN DKI Jakarta nampak berada di kantornya. Kemudian pada siang hari, mereka memutuskan untuk pulang, sesuai dengan surat edaran Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir.
"Pegawai ASN yang selama ini berada di kantor, dapat tetap menjalankan tugasnya dari rumah dengan melakukan presensi pada jadwal sore hari," jelas Chaidir dalam keterangannya.
Akan tetapi, penerapan sistem WFH tersebut dikecualikan bagi ASN perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan tidak dapat dilakukan melalui media/aplikasi digital.
