PAN Pertanyakan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Sejauh Apa?
RADAR NONSTOP - Eksekusi mati Tuty Tursilawati maupun TKI lainnya di luar negeri bukti lemahnya perlindungan pemerintah.
Begitu dikatakan anggota Fraksi PAN di DPR RI Yandri Susanto, kasus hukuman mati yang mengancam TKI tidak hanya terjadi di Arab Saudi namun juga di negara Arab lainnya, Malaysia, bahkan China, dengan berbagai kasus.
Agar perlindungan TKI bisa maksimal, Yandri menginginkan agar bangsa Indonesia meningkatkan daya tawarnya. “Kita berharap siapapun pemimpinnya bisa melindungi TKI,” kata Yandri dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia’ di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/11).
BERITA TERKAIT :Koridor I Busway Blok-Kota Mau Dihapus, Upaya Menghilangkan Jejak Sutiyoso?
Ekonomi Masih Sulit, Wakil Ketua DPRD DKI Tolak Kenaikan Tarif TransJakarta
Agar kejadian serupa tak terulang, maka pemerintah diharap menginventarisir siapa-siapa lagi, TKI, yang akan terkena hukuman serupa dengan Tuti. “Selanjutnya pemerintah harus berperan aktif,” imbuhnya.
Pemerintah dalam melakukan perlindungan atau hubungan diplomasi, didorong untuk tak hanya melakukannya secara formal, pertemuan tokoh informal seperti mempertemukan ulama besar juga merupakan salah satu siasat melindungi TKI.
“Kita perlu menciptakan lapangan kerja agar pencari kerja tidak perlu mencari rejeki di luar negeri,” papar Yandri Susanto pula.
Ditambahkannya, dirinya merasa prihatin atas musibah yang menimpa TKI asal Majalengka, Jawa Barat, itu. Menurut kronologi sebenarnya, Tuti membela diri atas kejahatan yang dilakukan oleh majikannya. “Dia membela diri karena diperkosa,” ungkapnya.
Masih menurut Yandri, Tuti pastinya tak akan melakukan hal yang demikian bila tidak ada sesuatu yang mengancam dirinya. “Tuti tidak melakukan secara serta merta,” ucapnya.
Dirinya heran mengapa majikan yang melakukan tindakan seperti itu malah tidak diproses secara hukum. Dikatakan Yandri lagi, sangat disayangkan sikap pemerintah Arab Saudi yang seolah-olah, tidak melihat asal muasal kejadian. Melihat hal yang demikian, Yandri berpendapat, pemerintah semestinya tidak mendiamkan persoalan ini.
