Satgas Investasi OJK Tutup Bisnis Online, Pengamat : Jangan Kayak Koboi
RN- Akhir-akhir ini marak berita tentang Kepala Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing yang melakukan penutupan terhadap sejumlah perusahaan berbasis online. Sebagian besar perusahaan tersebut diminta tutup, karena dinilai tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang.
Disisi lain Presiden Joko Widodo sedang gencar-gencarnya memangkas berbagai regulasi guna mengeliatkan dunia usaha di masa pandemi covid19 ini terutama usaha berbasis online, ditandai dengan adanya omninuslaw ciptakerja yang belum lama ini disahkan.
Menanggapi hal ini Pengamat Kebijakan Publik Universitas Syekh Yusuf mengatakan bahwa seharusnya pihak OJK melakukan pendampingan ijin terhadap perusahaan-perusahaan berbasis online tersebut, bukan justru melakukan penutupan.
BERITA TERKAIT :Koboi Cinere Depok Ditangkap, Punya Pistol Jangan Sok Jagoan Lah?
Begini Cara Hadapai Peneror Pinjol, Ganti No HP Atau Lapor OJK
"Saya lihat semangat Kepala Satgas OJK ini seolah menentang semangat presiden terkait investasi dan bergeliatnya ekonomi di masa pandemi. Harusnya lebih mengedepankan pendampingan daripada penutupan," ungkapnya.
"Kita kan masuk era 5.0, saya yakin para pengusaha bisnis online tersebut siap untuk diarahkan. Saat ini kesannya malah seolah berlomba untuk menutup usaha agar dilihat berprestasi, sudah seperti koboi saja kita ini," tegas Adib.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Politik Nasional ini juga mengatakan bahwa para pengusaha terutama dibisnis online harus didukung, sebab dimasa ekonomi sulit saat ini, bisnis online merupakan tulang punggung penyangga perekonomian.
"Kita harus apresiasi, mereka mengeluarkan modal besar dengan benefit yang pasti sangat minim dimasa pandemi ini. Kalau diberi pendampingan melekat, Indonesia pasti jadi hebat, apalagi mayoritas pengusaha online ini adalah anak muda," tuturnya.
Lebih lanjut Adib menjelaskan terkait adanya potensi pengelapan uang nasabah dan pencucian uang yang selalu menjadi alasan OJK. Menurutnya, regulasi transparansi keuangan menjadi kata kuncinya.
"Kita jangan mengedepankan curiga, jikapun ada potensi pengelapan, tinggal dibuat regulasi transparansi keuangan, misalnya OJK bekerjasama dengan Bank memonitor sirkulasi transaksi perhari apakah melebihi kewajaran. Jangan justru penutupan usaha dijadikan sebagai batu loncatan untuk prestasi politik, saya lihat ada indikasi kesana," tutupnya.
