Buruh Minta 4,2 Juta, Anies Baswedan Klaim UMP Sudah Rp 4,5 Juta

RADAR NONSTOP - Buruh masih meminta kepada Anies Baswedan UMP DKI Jakarta Rp 4,2 juta. Sedangkan pemprov menetapkan Rp 3,9 juta per bulan.

Seperti diberitakan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta UMP DKI Jakarta tahun 2019 menjadi Rp 4,2 juta. Karena dengan Rp 3,9 juta tidak cukup untuk hidup di ibukota. 

Anies mengaku, kalau penetapan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Walau Jakarta patuh pada PP tapi Anies sudah menyiapkan kartu pekerja. 

Kartu ini nanti berisi subsidi misalnya naik busway, subsidi beli telur dan daging sapi. Saat penetapan UMP, kaum buruh berdemo dan menuding kalau Anies telah ingkar janji dan berbohong. 

"Bedanya di Jakarta kita siapkan kartu pekerja Jakarta yang berfungsi untuk mengurangi biaya hidup. Jadi dengan begitu maka pekerja di Jakarta akan bisa dapatkan nilai yang lebih besar dari UMP-nya," kata Anies di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (4/11/2018)

Ada pun yang ditanggung dalam kartu pekerja tersebut meliputi biaya transportasi, biaya pangan hingga biaya pendidikan atau KJP. Dengan demikian, menurut Anies beban biaya hidup bagi para pekerja itu sedikit terkurangi.

"Ya karena itulah kita berikan biaya untuk transportasi, pangan, untuk pendidikan sehingga biaya hidupnya berkurang karena sebagian ditanggung oleh bantuan pemerintah," ucap dia.

Bahkan, Anies menyebut dengan adanya subsidi itu para pekerja bisa mendapat upah senilai Rp 4,5 juta. Dia menambahkan bantuan itu akan sangat membantu bagi pekerja yang sudah memiliki anak.

"Ada infografisnya itu. Nanti terlihat nilai yang didapat pekerja Jakarta itu bisa di atas Rp 4,5 juta. Bahkan bila anaknya dua atau tiga nilai jauh lebih besar karena KJP-nya lebih banyak. Nilai transportasi anak ditanggung juga. Jadi manfaat bagi pekerja yang punya anak, beban hidupnya tinggi dikurangi lewat subsidi ini," tambahnya.

Untuk itu, Anies meminta setiap asosiasi atau federasi pekerja untuk mendata nama-nama para pekerja yang masuk organisasinya. Dengan demikian akan lebih mudah bagi Pemprov DKI menyalurkan kartu pekerja Jakarta.

"Pokoknya begitu nama dapat kita mulai, kita siapkan 15 November," tambahnya.

Said Iqbal, menilai dengan upah sebesar Rp 3,94 untuk hidup di Jakarta tidak layak. Menurutnya, kebutuhan buruh dalam 1 bulan adalah sebagai berikut: Makan 3 kali sehari membutuhkan Rp 45.000, maka dalam 30 hari, total Rp 1,35 juta, sewa rumah, biaya listrik, dan air dalam 1 bulan Rp 1,3 juta, dan transportasi membutuhkan biaya Rp 500.000.

"Dari tiga item tersebut, sudah menghabiskan anggaran Rp 3.150.000. Ini adalah biaya tetap yang tidak bisa diotak-atik," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis (1/11).