Kembalikan Marwah Indonesia Sebagai Swasembada Pangan, KKT-PTI Bentuk Petani Milenial Tangguh
RN - Dalam mengembalikan marwah Indonesia yang terkenal akan swasemabada pangan. Komando Kawasan Terpaut Pemuda Tani Indonesia (KKTPTI) didukung Kementerian Pertanian RI melakukan pemberdayaan terhadap kaum milenial di pedesaan di 34 provinsi membentuk pemuda tani.
"KKT-PTI merupakan Pondasi utama bagi pemerintah menjadi akselarasi peran dan peranan pemuda tani. Diharapkan dapat tumbuh sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Koordinator Nasional KKT-PTI, Daenk Jamal saat berbincang-bincang dengan radarnonstop, Rabu(17/2/2021).
Dijelaskan Jamal, dengan manajemen pengelolaan tekhnologi komoditas dan varietas yang tepat akan mendorong kalangan muda Indonesia harus kembali menekuni dunia pertanian.
BERITA TERKAIT :Terbukti Lakukan Pemerasan Di Kementan, SYL Dibui 12 Tahun
Bintang Bayern Munchen Ingin Main Bareng Haaland
Sehingga sektor pertanian dapat menjadi jiwa dan panggilan seumur hidup bagi kaum muda yang ada diseluruh Indonesia.
"Program pemberdayaan pemuda di desa membentuk pemuda petani milenial, supaya menciptakan ketahanan pangan. Alhamdulillah sudah berjalan di 10 provinsi diantaranya Sulsel, Lombok, Sulbar, Jateng, Jabar, Kaltim dan Kalteng, Papua," pungkasnya.
Jamal pun mengaku dari 1 juta target kelompok Tani Milenial, pihaknya pun mengaku sudah banyak yang mau mendaftarkan.
"Kita memang target 1 juta cluster tani milenial. Tapi, sampai saat ini banyak yang mau ikut dan mendaftar jadi kelompok tani muda," ungkapnya.
Dengan dibentuknya kelompok tani muda kata Jamal. Setidaknya, dapat mengurangi penggangguran, menghidupkan kembali lahan tidur.
"Upaya kita membentuk kelompok petani milenial sebagai regenerasi atau penerus dari petani tua, supaya mereka mampu membangun daerahnya menjadi daerah yang mandiri. Selain itu, kita mencegah peralihan lahan dari pembangunan gedung bertingkat menjadi lahan pertanian," tandasnya.
Pria yang akrab disapa Daenk ini pun mengungkapkan, sebenarnya dari 34 provinsi ada namanya skala prioritas percepatan diantaranya 10 provinsi itu diantaranya Sulsel, Lombok, NTT, Papua, Jawa Barat.
"Itu daerah-daerah prioritas percepatan. Sementara di provinsi lain terus berjalan. Karena kita prioritas di 10 provinsi ini," tuturnya.
