Pupuk Palsu Untuk Petani, Monopoli Cuan Para Pejabat Kementan
RN - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar borok permainan pupuk untuk petani. Ditaksir kerugian mencapai sekitar Rp 600 miliar.
Ada empat perusahaan pupuk swasta dalam daftar hitam atau blacklist. Keempat perusahaan itu disebut telah melakukan pelanggaran dengan menyalurkan pupuk NPK tidak sesuai standar, bahkan palsu.
Amran mengatakan, empat perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat dan empat sudah diblacklist. Dan berkasnya sudah dikirim ke penegak hukum.
BERITA TERKAIT :Terbukti Lakukan Pemerasan Di Kementan, SYL Dibui 12 Tahun
"Pupuk yang dikirim kandungan NPK-nya itu hanya 0%, dari standar 15%," kata Amran dalam konferensi pers, Rabu (26/ 11/2024).
Amran juga menindak 23 perusahaan pupuk yang menjual pupuk di bawah standar. Menurutnya potensi kerugian petani dari pupuk di bawah standar mencapai Rp 3,2 triliun. Untuk 23 perusahaan ini memang belum masuk daftar hitam. Namun, Kementan masih melakukan pengecekan lebih lanjut.
"Petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengolahan tanah, dan selanjutnya itu kurang lebih per hektar Rp 19 juta per hektar.Artinya apa, pupuk yang palsu itu merugikan total petani kita kurang lebih Rp 600 miliar. Yang kurang kualitasnya, kurang dari standar itu merugikan petani kita, potensi kerugian Rp 3,2 triliun," terangnya.
Dalam kasus ini, Amran pun menonaktifkan 11 pejabat di Kementan yang perannya memperlancar pengadaan pupuk untuk petani. Sebanyak 11 orang pejabat itu merupakan eselon 2 dan 3.
Amran mengatakan 11 pejabat itu tidak menutup kemungkinan juga akan di bawah kepada ke penegak hukum. Proses sampai akhirnya terbukti perusahaan melakukan pelanggaran ini waktunya selama satu sampai dua bulan.
"Kami mohon maaf, kami nonaktifkan 11 orang, mulai hari ini. Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. Ini direktur, eselon 2, eselon 3, yang memproses pengadaan pupuk, kami nonaktifkan. Dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen, bila perlu kami kirim ke penegak hukum," pungkasnya.
