Sepekan PSBB Covid Tetap Menggila, PDIP DKI Kritisi Penegakan Hukum Pemfrov
RN- Politisi Banteng di Kebon Sirih mengkritisi pengawasan dilakukan Pemprov DKI yang dianggap melempem dan jauh dari harapan. Pasalnya, penerapan PSBB ketat di Jakarta belum juga bisa menurunkan angka penyebaran virus covid 19.
Anggota Komisi B DPRD DKI, Steven Setiabudi Musa yang menyesalkan lemahnya penegakan aturan di DKI selama PSBB ketat.
"Sangat jelas kalau kita lihat di jalan-jalan aktivitas warga Jakarta seperti biasa. Mobilitas warga juga sangat tinggi. Sudah jelas PSBB ketat tidak dihiraukan oleh masyarakat karena lemahnya pengawasan," ujar anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu kepada wartawan, Senin (18/1).
BERITA TERKAIT :Masa Tenang, Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Minta Semua Pihak Turunkan Tensi Politik
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
Politisi yang terpilih dari dapil Jakut itu menambahkan, pengawasan yang dilakukan pemda, cenderung hanya beberapa saat saja.
Itu pun, kata dia hanya pada tempat-tempat tertentu, seperti kawasan Tanah Abang dan Tugu Proklamasi."Padahal di tempat-tempat lain, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi," beber mantan wartawan senior itu.
Pemda mengklaim, jika saat ini DKI mengalami kemajuan, terutama kesadaran masyarakat menerapkan 3 M mencegah penyebaran covid 19.
"Bagaimana perbaikan, kenyataannya yang terpapar positif semakin meningkat. Selalu di atas 2000-an bahkan beberapa kali meyentuh angka 3000-an kasus positif," sindir anggota dewan yang sudah dua periode duduk di Kebon Sirih itu.
Vokalis partai Banteng itu pun menyesalkan adanya sikap pemda yang kerap mengkambing hitamkan hari libur nasional sebagai salah satu cluster peningkatan covid 19.
"Hari libur selalu menjadi kambing hitamnya Pemprov DKI.Padahal kalau mau jujur, pengawasan di lapangan yang tidak maksimal.Liburan itu sudah lewat lama, jangan dijadikan alibi oleh Pemprov.Kalau liburan selalu menjadi patokan, itu bentuk dari malasnya Pemprov DKI memutus rantai Covid 19," katanya kesal.
