Komisi A Dorong Pemprov DKI Segera Tarik Rem Darurat
RADAR NONSTOP - Ketua komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mendorong Pemerintah Provinsi DKI untuk segera melakukan emergency break (rem darurat). Hal itu lantaran belakangan angka positivity rate di Jakarta kembali meninggi.
"Tanggal 25 dan 26 Desember angka keterpaparan covid-19 merupakan angka tertinggi sepanjang covid berlangsung. Tanggal 25 mencapai 2.096 kasus, tanggal 26 mancapai 2.058 kasus, lalu Bad Occupancy Ratio RS Covid-19 per 20 Desember sudah terisi sebanyak 5.691 tempat tidur dari 6.663 tempat yang disediakan, artinya 85 % sudah penuh. Disambung dengan libur Nataru yang menyebabkan pergerakan orang keluar masuk Jakarta," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Mujiyono menyebutkan, berdasarkan data sejak 18 hingga 26 Desember 2020, sebanyak 79.694 orang tercatat menggunakan Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pergi keluar Jakarta, Sebanyak 483.072 kendaraan, tercatat pergi meninggalkan Jakarta sejak 23 Desember 2020 hingga 25 Desember 2020 dan Jumlah penumpang Pesawat Udara pada bulan Desember meningkat 20% dibandingkan bulan lalu dengan rata-rata jumlah yang berangkat per hari sebanyak 83-85 ribu orang.
BERITA TERKAIT :Usai Dilantik Secara PAW, Sayadih Fokus Menjalankan Peran & Fungsi Anggota DPRD Kota Bekasi
Dongkrak PAD, Anggota DPRD Kota Bekasi: Kepala OPD Harus Memastikan Kinerja Perangkatnya
Atas kondisi demikian, Politisi Partai Demokrat tersebut meminta Pemprov DKI untuk kembali kepada mekanisme penanggulangan covid-19 sebagaimana masa awal pandemi dahulu. Ia menyebut pengumuman perkembangan kasus covid-19 perlu kembali diintensifkan guna membangun Sense of Crisis masyarakat terhadap covid-19 yang masih belum bisa dikendalikan. Selain itu, lanjut Mujiyono, ketegasan larangan terhadap Warga Negara Asibg (WNA) yang akan masuk Jakarta juga perlu ditingkatkan.
"Bangun Sense of Crisis masyarakat bahwa kondisi pandemi COVID-19 pada kenyataannya masih belum dapat dikendalikan. Pengumuman perkembangan kasus-kasus baru dan hal-hal lain seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada saat awal pandemi perlu dilakukan kembali sehingga kewaspadaan masyarakat dapat ditingkatkan. Lakukan pembatasan ketat terhadap kedatangan WNA dari negara yang telah melaporkan adanya kasus varian baru COVID-19," tuturnya.
Ia pun mengungkapkan perlu adanya penambahan Rumah Sakit Covid-19. Hal itu menurutnya bisa dilakukan secara kerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementrian Kesehatan. Mujiyono berharap tempat Isolasi mandiri dapat diperbanyak dan dilengkapi dengan petugas-petugas yang sudah terlatih.
"Kapasitas Rumah Sakit untuk penanganan COVID-19 harus segera ditambah, bangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan penyediaan Tenaga Kesehatan yang diperlukan. Kemudian, perbanyak lokasi Isolasi Mandiri dengan menyewa Hotel, Apartemen, dan Rumah Susun yang memungkinkan dengan dilengkapi dengan petugas yang telah terlatih," ucapnya.
Selain itu, anak buah AHY ini pun mendorong Pemprov DKI untuk meningkatkan pengawasan protokol kesehatan sesuai aturan dengan melibatkan TNI/Polri. Ia juga meminta agar peran Gugus Tugas covid-19 tingkat RW dimaksimalkan. Tentunya, ucap Mujiyono dengan diberikan dukungan penuh atas sarana dan prasana yang dibutuhkan untuk mensosialisasikan gerakan 3 M.
"Lakukan pengawasan protokol kesehatan dan Penegakan Perda 2 Tahun 2020 dengan melibatkan seluruh stakeholder dan TNI/Polri. Lalu, peran Gugus Tugas COVID-19 RW dimaksimalkan untuk menegakkan Perda 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 dan mensosialisasikan Gerakan 3 M dengan memberikan dukungan terhadap berbagai kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan," sebutnya.
Hal yang tak kalah penting, ungkap Mujiyono adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga rentan dan tidak mampu harus segera dilaksanakan. Disamping itu, pemprov perlu menjamin kecukupan dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi warga serta mempermudah akses mendapatkan kebutuhan pokok tersebut.
Terakhir, untuk penanggulangan covid-19 tersebut, Sebut Mujiyono, Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan guna membuat labgkah persiapan menjelang pelaksanaan vaksinasi selama PSBB berlangsung.
"Segera melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap warga yang rentan dan tidak mampu. Kemudian, jaga kecukupan dan keterjangkauan harga dari bahan-bahan kebutuhan pokok warga dan permudah pembelian kebutuhan pokok tersebut secara online dengan melibatkan BUMD terkait," harapnya.
"Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk membuat langkah-langkah persiapan untuk melaksanakan program vaksinasi selama dilakukan PSBB," tutupnya.
