Pembangunan Toilet Rp 198 Juta, Pedagang: Mending Buat Bantu UKM Bangkrut
RADAR NONSTOP - Toilet seharga ratusan juta di Kabupaten Bekasi membuat pedagang kesal. Bukan hanya pedagang, DPRD dan LSM juga meradang karena dinilai menghamburkan duit daerah.
Pembangunan toilet di 488 titik sekolah akan menelawan anggaran ratusan miliar rupiah. Anggaran toilet tersebut sudah sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA) dalam APBD Perubahan 2020.
Untuk satu pembangunan toilet sekitar Rp 198 juta. "Bagus buat subsidi UKM yang sudah morat-marit akibat Corona ketimbang buat toilet," sindir Sigit, pemilik UKM, Rabu (16/12) malam.
BERITA TERKAIT :Hasto Yakin Kota Bekasi Bakal Direbut Kader PDIP, RIDHO Diyakini Menang Pilkada
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
Bapak dua ini menilai, pembangunan toilet tidak masuk dalam katagori pendidikan. "Kalau mau buat anak didik pintar bukan toilet," ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman sangat menyayangkan sejak awal penganggaran pembangunan toilet, yang sebesar kurang lebih Rp 98 miliar untuk 488 toilet yang tersebar beberapa sekolah di Kabupaten Bekasi.
Soleman mengatakan, sejak awal pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, pihaknya sudah mempertanyakan anggaran tersebut kepada Dinas PUPR (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang). Namun, pihak dinas meyakini legislatif, kalau anggaran tersebut wajar.
"Mereka (Dinas Cipta Karya) sejak awal sudah kita tanya, tetapi mereka meyakini kita (DPRD), bahwa akan tanggung jawab," jelasnya.
Pria yang menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bekasi ini menambahkan, anggaran yang sangat fantastis tersebut berbanding terbalik, dengan kebutuhan anggaran lain.
"Kita (PDI Perjuangan) dengan modal Rp50 Juta sudah bangun rumah yang sudah ada dapur, kamar mandi dan perabotan. Tidak menghabiskan 1 rumah sampai Rp200 juta," katanya.
Sementara Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan pihaknya telah melibatkan inspektorat.
“Dalam hal (pembangunan) ini menyertakan inspektorat, ini kan belum dibayar, baru dibangun, belum selesai. Apa saja yang dibangun nanti lihat saja. Hitung saja mana ada kerugian negara,” kata Eka di SD Negeri Karangraharja 02 Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa (15/12).
Eka mengatakan, proyek pembangunan toilet tersebut akan dibayarkan setelah proyeknya rampung. “Nanti kita stock opname, setelah itu nanti kalau dia kerjakan seperti apa itu yang kami bayar. Ini belum bayar semua,” lanjutnya.
Sebelumnya, Eka menegaskan kalau tujuan pembangunan toilet tersebut dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 di sekolah-sekolah. Proyek pengadaan toilet tersebut merupakan salah satu program pemerintah daerah pada 2020.
“Ini berkaitan dengan cuci tangan. Kita jangan lihat toiletnya saja, nanti silahkan rincinya ke dinas teknis. Intinya, dalam rangka covid, tidak boleh kita mengganggu aktivitas belajar,” terang dia.
Dilansir dari website sirup.lkpp.go.id, anggaran untuk pembangunan toilet di SD Negeri Karangraharja 02 mencapai Rp 198.550.000. Uang itu berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2020.
