Gaduh RKT, Ahok Minta Dewan PDIP Jaga APBD DKI Dari Para Penggarong

RADAR NONSTOP - Merasa ada persoalan pada pembahasan APBD 2021 DPRD DKI sehingga membuat gaduh Jakarta, Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memanggil anggota dewan PDIP Kebon Sirih, Ima Mahdiah.

Ima Mahdiah merupakan mantan pekerja yang pernah magang di Balaikota pada waktu Ahok menjabat Gubernur itu pun memenuhi panggilan Ahok untuk berdiskusi di chanel Youtube Panggil Saya BTP.

Ahok bercerita bahwa ketika berada di Mako Brimob, ia pernah meminta Ima untuk bergabung dengan PDIP dan masuk ke DPRD DKI untuk menjaga APBD dari kejahatan penggarong uang rakyat.

"Ima saya minta kamu datang, karena ini masalah anggaran APBD telah membuat kemarahan rakyat," ujar Ahok yang disiarkan Chanel Youtubenya pada Minggu, (6/12/2020).

"Saya masih ingat ketika masih ditahan di Mako Brimob, saya minta kamu masuk ke PDI Perjuangan, mewakili saya, menjaga APBD DKI dari penggarong-penggarong," katanya.

Ahok kemudian mengungkapkan, di antara anak magang yang dikatakan baik, rata-rata tidak mau masuk ke politik. Namun, menurutnya, ia berusaha memprovokasi para anak magang untuk tampil menjadi politisi.

"Kamu yang paling lama magang sama saya, dari 2010 kalau engga salah, kita udah mau 10 tahun lebih. Diantara anak magang yang saya katakan baik, rata-rata tidak mau masuk ke politik. Tapi saya memprovokasi agar mau menjadi politisi," ungkapnya.

Komisaris Utama Pertamina itu pun mengatakan ia pernah bertengkar dengan sesama orang partainya kala itu.

"Saya ngotot, sampai saya dikatakan anjing. Saya balas saja, saya memang anjing penjaga uang orang Jakarta," ujarnya.

Lebih lanjut Ahok menyebut, jika pendapatan asli daerah atau PAD DKI turun, ada pandemi Covid-19 dan tunjangan PNS dipotong, maka kalau DPRD menaikkan penghasilan, ia mengatakan tidak suka. "Itu nggak bener," tegasnya.

Belakangan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi membantah ada kenaikan gaji dewan.

"Saya sampaikan secara tegas bahwa tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi yang beredar di media sosial sama sekali tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Prasetyo dalam keterangannya, Jumat, 4 Desember 2020.

Prasetyo menyampaikan, hasil rencana kerja tahunan (RKT) yang beredar sama sekali tidak benar. Menurut dia, pihak yang menyebarkannya dipastikan melakukan pembohongan publik. Buktinya, kata dia, lembaran yang beredar bukan berbentuk format keuangan pemerintahan.