Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Jika PSBB Ketat Diperpanjang, Bamusi Minta Anies Perhatikan Ekonomi Umat

RN/CR | Sabtu, 10 Oktober 2020
Jika PSBB Ketat Diperpanjang, Bamusi Minta Anies Perhatikan Ekonomi Umat
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan -Net
-

RADAR NONSTOP - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta tidak hanya peduli kesehatan umat Islam saja jika ingin memperpanjang PSBB Ketat. Akan tetapi, kemampuan ekonomi umat Islam juga harus diperhatikan.

Begitu dikatakan Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menanggapi akan berakhirnya masa PSBB Ketat jilid II Anies Baswedan pada tanggal 11 Oktober nanti.

“Faktor keseimbangan ekonomi dan kesehatan itu yang diutamakan oleh pemerintah pusat dalam melawan covid 19. Nah ada baiknya Pemda DKI bisa sejalan dengan pemerintah pusat. Jika diibaratkan dengan DPRD, anggota kalau bisa sejalan dengan pimpinan akan harmonis dan lancar,” ujar Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) DKI Jakarta, Rasyidi kepada awak media, Sabtu (10/10/2020).

BERITA TERKAIT :
Weleh, Weleh, PKS Goda Anies Maju Pilkada DKI Lagi
JK Gabung Anies, Bisa Gembosi Gerbong Golkar Di Prabowo 

Dilanjutkannya, makna dari keseimbangan seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an. Agar umat manusia harus mengejar akherat, tapi tidak boleh mengesampingkan kepentingan dunia.

“Dengan adanya keseimbangan seperti itu, tentunya masyarakat akan kuat dan bertahan dalam melawan pandemi virus covid 19,” ucapnya.

Meski begitu, Rasyidi menyerahkan kewenangan tersebut pada gubernur dan jajarannya dalam menentukan masa perpanjangan PSBB ketat di DKI.

Sebab, kata anggota DPRD DKI dapil Jaktim ini, Pemda akan melakukan rapat koordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas lainya dalam menentukan penetapan penerapan PSBB di DKI.

“Pastinya gubernur dalam mengeluarkan kebijakan akan melihat data positif dari kasus covid 19 di Jakarta. Nah itu kita serahkan pada gubernur. Kalau pun memang bisa ditanggulangi, mungkin kedepan bisa dilakukan PSBB lokal,” harap Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta ini.