Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co
Banyak Kejanggalan

JPM Desak Inspektorat DKI Audit Pasar Jaya Terkait Pengadaan Bansos Corona

RN/CR | Sabtu, 03 Oktober 2020 - 10:10 WIB
JPM Desak Inspektorat DKI Audit Pasar Jaya Terkait Pengadaan Bansos Corona
Bansos Covid -19 Pemprov DKI -Net
-

RADAR NONSTOP - Jakarta Procurement Monitorimg (JPM) mendesak Inspektorat DKI Jakarta audit investigasi bansos Covid -19 yang digawangi PD Pasar Jaya dan Dinsos (Dinas Sosial).

“Kami sudah berkirim surat kepada Kepala Inspektorat DKI, Bapak Michael Rolandi. Investigasi ini penting dilakukan agar tidak menciderai program Anies Baswedan,” ujar Ketua JPM (Jakarta Procurement Monitoring) Ivan Parapat kepada radarnonstop.co, Sabtu (3/10/2020).

Ivan menuturkan alasannya mendesak Inpektorat DKI melakukan audit investigasi. Berawal dari adanya pemberitahuan aksi dari sebuah forum aktivis Jakarta untuk melakukan unjuk rasa di Balaikota menyikapi carut - marut dan dugaan penyimpangan pengadaan Bansos DKI oleh Pasar Jaya dan Dinsos.

BERITA TERKAIT :
Lagi Didata, 99.763 KK DKI Belum Bisa Terima Beras 
5000 Ton Beras Premium Mulai Disalurkan Anies Baswedan ke Warga Terdampak Covid-19

“Salah satu tuntutan aksi tersebut adalah pemeriksaan terhadap Syarief Hidayatullah (politisi Perindo) yang mendapatkan proyek packing Bansos dari Pasar Jaya. 

Kemudian kasus tersebut berkembang liar dikalangan Aktivis Jakarta, di berbagai group WA dan menjadi berita viral diberbagai media cetak dan online.

Belakangan, dalam pemberitaan, Syarief Hidayatullah mengaku hanya mendapatkan pekerjaan pengepakan Bansos (Packing) dari Perumda Pasar Jaya dan akui ambil proyek di Pasar Jaya dan Kemensos.

“Pertanyaannya, dari pihak Pasar Jaya berapakah nilai proyek pengepakan yg didapatkan Syarief dari Total 5,3Triliun Pos Belanja Tak Terduga (BTT) Pemprov DKI dan Melalui Mekanisme apa atau apa Dasar Hukum yg dipakai dlm memberikan kerja kepada Syarief?”, tanya Ivan.

“Apakah Penunjukan Langsung atau via Proses Lelang sesuai Perpres. No. 16/2018 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” imbuhnya.

Berdasarkan hal tersebut, ungkap Ivan, JPM pada 25 September 2020 berkirim surat kepada Inspektorar DKI, mendesak dilakukan audit Investigasi.

“Bapak Michael Rolandi (Kepala Inspektorat DKI) jangan hanya diam dong, segera audit investigasi,” desak Ivan.

Audit Investigasi mendesak dilakukan untuk menjaga niat baik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak dicederai oleh perilaku Korup dalam pelaksanaannya.

Ditambah lagi, adanya temuan beras berkutu di wilayah Kecamatan Cengkareng oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Frkasi PKS, Solikhah.

“Permintaan desakan ini kami sampaikan dgn Dasar Hukum UU. No. 31/1999 Jo. UU. No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelas Ivan.

“Jangan sampai karena pendemi Covid-19 oknum pelaku memanfaatkan UU. No. 2/2020 ttg Penetapan Perpu No. 1/2020 ttg Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi Covid-19,” tambahnya.

Selebihnya Ivan juga mengatakan, selain untuk memberi efek jera kepada para pelaku. Audit Investigasi ini juga penting dilakukan untuk mengikis opini yang ada saat ini bahwa Kepala Inspektorat DKI Jakarta cuma makan gaji buta dan cenderung tutup mata dengan berbagai pelanggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Terpisah, saat dikonfirmasi, Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Michael Rolandi, hingga berita ini dilansir belum memberikan tanggapan apapun.