Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Janji Pj Gubernur HBH, Data Bansos Jakarta Diperbarui Untuk Hadang Orang Kaya

RN/NS | Minggu, 23 Juni 2024
Janji Pj Gubernur HBH, Data Bansos Jakarta Diperbarui Untuk Hadang Orang Kaya
HBH (kanan) dan Ketua DPRD Prasetyo Edi saat paripurna HUT Kota Jakarta.
-

RN - Pemprov DKI Jakarta berjanji akan melakukan pembaruan data Bantuan Sosial (Bansos). Hal ini untuk menghadang adanya orang kaya alias tajir yang menerima bansos dari pemprov. 

Hal ini dikatakan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH saat paripurna istimewa dalam rangka HUT Kota Jakarta ke-497 di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Sabtu (22/6). 

"Data bansos untuk memastikan pendistribusian yang tepat sasaran, serta mengupayakan pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang layak dan berkualitas bagi warga," tegas HBH. 

BERITA TERKAIT :
Duit Bansos Jakarta Cair, Per Orang Dapat 900 Ribu
Duit Prajogo Pangestu Bakal Numpuk, Jadi Triliuner 2028

HBH juga berjanji akan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan ketersediaan layanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat melalui berbagai cara. 

Seperti pengendalian inflasi, penanganan stunting, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan layanan publik, penanggulangan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan. 
 
Sebagai upaya menjaga tingkat inflasi tahunan pada kisaran 2,11 persen, dilakukan operasi pasar murah, bantuan sosial, dan urban farming, serta kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk mendukung stabilitas harga pangan dan pasokan. 

Selain itu, percepatan penurunan angka stunting dilakukan melalui program pemberian makanan tambahan, Jakarta Beraksi, pengembangan dashboard stunting, dan program orang tua asuh. 
 
Pengembangan tata kelola dan kinerja bisnis dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas dalam penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Adapun peningkatan layanan publik dilakukan dengan mengimplementasikan SOP di berbagai layanan untuk memastikan kecepatan, transparansi, dan pemerataan. Selanjutnya, dalam menerapkan distribusi bantuan sosial, pemberian subsidi, pelatihan keterampilan kerja dan pengembangan kewirausahaan terpadu dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Jakarta.