Kerja Gugus Tugas Di Tiap Tingkatan Dan Kerjasama Penyangga Harus Jelas

RADAR NONSTOP - Fraksi Partai Demokrat di Kebon Sirih meminta Perda Covid -19 harus mengatur secara spesifik dan jelas pembagian kerja gugus tugas dan kerjasama daerah penyangga.

Begitu dikatakan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, bahwa dalam draf yang disampaikan oleh eksekutif hal - hal tersebut belum dituangkan.

Dijelaskannya, gugus tugas penanggulangan Covid-19 ada di tingkat RW, puskesmas, rumah sakit rujukan, Dinas Kesehatan, satuan tugas tingkat wilayah dan lainnya. 

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Menurut Mujiyono, dengan adanya pengaturan pembagian tugas dan peran yang jelas dari masing-masing pihak maka upaya penanggulangan Covid-19 bakal lebih terarah.

"Kami meminta pengaturan kerja semua tingkatan gugus tugas dimasukan ke raperda yang akan dibahas," ujarnya.

Selain itu, raperda ini juga belum mengatur mengenai kerja sama pandangan Covid-19 antara DKI dengan kota mitranya seperti Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi. 

Padahal hampir mustahil melakukan upaya penanggulangan Covid-9 tanpa adanya sinergi dan kerjasama dengan daerah penyangga.

"Mengingat banyaknya jumlah komuter yang berkegiatan utama di Jakarta," ujarnya. 

Sebagai gambaran, kata dia, hasil survey yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2019. terdapat 1,25 juta komuter dari wilayah Bodetabek yang berkegiatan di Ibu Kota.

Menurut dia, kerja sama antarpemerintah daerah bisa dilakukan dengan memperketat pengawasan di perbatasan Jakarta dan daerah mitranya. 

Selain itu, Pemprov DKl dapat juga memberikan anggaran tambahan atau berbagai fasilitas lain untuk penanganan Covid-9 di daerah penyangga.

"Dengan demikian penanganan pandemi Covid -19 dapat dilakukan secara sinergis. terpadu dan menyeluruh," tandasnya.