RADAR NONSTOP - Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) adalah puncak karir para birokrat. Di DKI Jakarta, posisi Sekda sering dicap sebagai DKI-3 setelah Gubernur Dan Wagub.
Bahkan, banyak orang menyebut kewenangan Sekda lebih besar dari Wagub atau DKI-2. Sejarah di ibu kota, nama calon Sekda terkadang susah ditebak.
Sebab, sosok Sekda selain harus luwes dan berani juga diwajibkan punya kemampuan menjadi mitra sejalan Gubernur. Pasca wafatnya Saefullah, saat ini banyak pejabat Pemprov DKI Jakarta kebelet.
BERITA TERKAIT :Ada yang sudah membentuk tim, lobi kiri kanan hingga memasang LSM dengan cap pengamat untuk memunculkan namanya. Padahal, menjadi Sekda bukan sekedar didukung LSM dan pengamat.
Seperti diketahui, Anies Baswedan telah menunjuk Sri Haryati sebagai pelaksana harian atau Plh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta berdasarkan surat perintah tugas nomor 340/-082.74.
Sri Haryati sendiri adalah Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta. Dari sejumlah nama yang muncul, yang namanya kerap muncul sebagai calon Sekda adalah Walikota Jakarta Timur (Jaktim), Muhamad Anwar.
Selain nama Anwar, ada nama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, Kasatpol PP Arifin dan Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho dan Kepala BP BUMD Faisal Syafrudin.
Belum lagi nama Wali Kota Jaksel Marullah Matali. Jika dilihat dari tren pemilihan Sekda di ibu kota biasanya mereka adalah pejabat yang pernah menduduki posisi Wali Kota.
Fadjar Panjaitan di era Fauzi Bowo alias Foke dilantik menjadi Sekda karena pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakbar. Begitu juga dengan Muhayat dan almarhum Saefullah yang berawal menduduki Wali Kota Jakpus.
Sementara Ritola Tasmaya di era Sutiyoso bisa dibilang adalah sosok Sekda yang belum pernah menduduki posisi Wali Kota. Nama Ritola muncul tiba-tiba dengan latar belakang dokter.
Kini di era Anies Baswedan memang belum bisa ditebak. Tapi, pastinya Anies akan memplot Sekda berlatar belakang pejabat yang mampuni.
Artinya, selain luwes dan cerdas, Anies membutuhkan sosok Sekda yang juga bisa menjadi pelengkap dalam mengerjakan tugas-tugasnya membenahi Jakarta.
Kini, para pejabat yang 'berambisi' menduduki posisi Sekda sebaiknya segera membangun kekuatan berbasis kinerja. Karena, lobi-lobi dan menggandeng pengamat tidak ada jaminan Anda akan terpilih jika kinerjanya nol persen atau hanya sebatas pencitraan.