Loyalis AHY Minta Perangkat Daerah Dan BUMD Serius Jalankan PSBB
RADAR NONSTOP - Senin (14/9/2020) hari ini, PSBB diperketat mulai berlaku. Agar kebijakan rem darurat ini tidak sia-sia. Seluruh perangkat daerah dan BUMD harus serius menjalankan protokol kesehatan.
Begitu dikatakan loyalis AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) di Kebon Sirih dari dapil Jakarta Barat, Nur Afni Sajim kepada radarnonstop.co, Senin (14/9/2020).
Nur Afni lalu mencontohkan sikap serius perangkat daerah maupun BUMD. “Misalnya, Perumda Pasar Jaya serius menjalankan protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional. Satpol PP serius menggelar razia masker dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujar politisi perempuan Partai Demokrat yang dikabarkan cukup dekat dengan almarhumah Ani Yudhoyono ini.
BERITA TERKAIT :Usai Dilantik Secara PAW, Sayadih Fokus Menjalankan Peran & Fungsi Anggota DPRD Kota Bekasi
Dongkrak PAD, Anggota DPRD Kota Bekasi: Kepala OPD Harus Memastikan Kinerja Perangkatnya
Afni menambahkan, Lurah dan Camat juga harus serius, gandeng dan rangkul RT/RW dalam mengkampanyekan 3M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Memakai Masker).
“Lurah dah Camat juga harus giat ke luar kandang, jangan hanya menonton di belakang meja. Keliling dan pantau wilayah masing-masing, terlebih apabila di wilayahnya ada perusahaan-perusahaan ataupun kegiatan masyarakat yang berpotensi menjadi kerumunan, harus di pantau secara ketat dan ditindak tegas apabila melanggar protokol kesehatan,” paparnya.
Selanjutnya Nur Afni juga mengatakan, percuma saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tarik rem darurat Covid-19 apabila perangkat daerah dan BUMD tidak serius di lapangan.
““Anies harus tegas kepada perangkatnya, mulai Dinas Kesehatan sampai Satpol PP harus ditugaskan melakukan razia. Khususnya dalam rangka menegakkan protokol yang sudah ditetapkan baik itu masker, jaga jarak, mencuci tangan dan menghindari perkumpulan,” tegas Afni.
Sebab, jika hanya penerapan PSBB yang diterapkan, namun perangkatnya tidak serius dalam melakukan sosialisasi di wilayah, tidak akan berpengaruh menekan jumlah kasus positif di DKI.
“Kalau tidak ada sikap tegas, sama saja bohong. Justru hanya membuat rakyat teriak. Karena sembako yang dikeluarkan DKI bukanlah satu-satunya cara dalam menyelesaikan ekonomi rakyat dibawah,” tandasnya.
