Sebelum Dharma Jaya Dirubah Perumda, Nasdem Minta Transparansi Deviden

RADAR NONSTOP - Rencana perubahan status PD Dharma Jaya menjadi Perumda  saat ini dinilai kurang tepat dan terkesan dipaksakan.

Mestinya, sebelum merencanakan perubahan status tersebut, PD Dharma Jaya terlebih dahulu diaudit lembaga independen. Lalu Pemprov secara transparan dan terang - terangan membuka deviden dari perusahaan plat merah itu.

“Jangan ujuk - ujuk mau dirubah dari PD menjadi Perumda, kayak orang kebelet aja. Kalau perusahaannya tidak bisa mandiri dan devidennya tidak jelas untuk apa dikasih PMD terus - terusan,” ujar Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino kepada radarnonstop.co, di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Wibi juga mencurigai, perubahan status PD Dharma Jaya menjadi Perumda hanya akal bulus agar bisa memperoleh PMD lebih besar. “Apalagi kalau tujuan perubahan status tersebut hanya agar Dharma Jaya bisa mendapat PMD lebih besar lagi, kami sangat tidak setuju,” tegasnya.

Oleh karena itu, Wibi menekankan agar deviden PD Dharma Jaya selama ini kepada Pemerintah harus diketahui oleh publik, agar penetapan status baru Dharma Jaya memiliki argumentasi yang kuat.

"Pemprov ini ko ngebet banget pengen rubah Dharma Jaya, buka dulu devidennya selama ke pemerintah ini kayak gimana, biar rakyat tahu dulu," katanya di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Dengan begitu, imbu Wibi, pihaknya bisa mengetahui berapa pembagian laba selama ini antara Dharma Jaya dengan Pemerintah. Ia pun meminta Dharma Jaya untuk tidak ketergantungan terhadap Penyertaan Modal Daerah (PMD)

"Kan biar tahu Dharma Jaya ini ngasih laba berapa, untung atau rugi buat Pemerintah, jangan berharap terus ke PMD, mandiri lah, kembangin bisnisnya," tambahnya.

Lebih lanjut Wibi meragukan perubahan status PD Dharma Jaya menjadi Perumda adalah untuk kepentingan masyarakat. Sebab, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses saja tidak pernah diakomodir.

"Yang jelas aspirasi masyarakat saja engga didengar, kok ini tiba-tiba ingin tambah modal. Sebenarnya Dharma Jaya untuk siapa? Jangan sampai ada upaya lebih mementingkan penambahan modal dasar untuk Dharma Jaya dibandingkan membahas APBD Perubahan yang mana untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta secara keseluruhan," tegasnya.