Rapat Komisi di Restoran, Pengamat: Jangan-Jangan Ada "Musyawarah Mufakat"
RADAR NONSTOP - Kegiatan Rapat Komisi B dan C DPRD DKI Jakarta yang digelar di restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat pada selasa, 1 September 2020 menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Hal itu lantaran gedung dewan di Kebon Sirih sudah bisa digunakan rapat sebagaimana mestinya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai pemilihan restoran sebagai tempat gelar rapat komisi sangat tidak rasional, terlebih hal demikian tidak memberikan keteladanan terhadap masyarakat untuk disiplin rotokol kesehatan.
"Menurut saya itu tidak ada alasan yang rasional gitu ya rapat diluar gedung, apalagi sekarang ini ditengah situasi masyarakat kita yang terpuruk sekali akibat dampak covid ini kan, malah para anggota dewan ini notabene mereka duduk disitu kan dipilih langsung oleh konstituen, nah jadi harusnya memberikan keteladanan karena memang ini masyarakat DKI Jakarta itu minim keteladanan dari para pemimpin nya," katanya saat dihubungi melalui telpon di Jakarta, Selasa (1/9/2020)
BERITA TERKAIT :Masa Tenang, Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Minta Semua Pihak Turunkan Tensi Politik
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
Lebih lanjut Ia mencontohkan, kurangnya keteladanan pemimpin dalam mendisplinkan protokol kesehatan salah satunya terlihat saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengunjungi salah satu bioskop di Jakarta.
"Kemarin waktu Wakil Gubernur mengunjungi salah satu bioskop yang akan dipersiapkan untuk dibuka itu di eskalatornya itu tidak menjaga jarak sama sekali gitu, jadi ini yang menurut banyak kalangan kemudian banyak kritik-kritik yang mengatakan mengapa tidak menunjukan keteladanan lah," tambahnya.
Sementara disinggung soal adanya indikasi lain pemilihan restoran sebagai tempat gelar sidang komisi DPRD DKI Jakarta, Trubus menyebut ada kemungkinan hal itu dilaksanakan bukan semata-mata persoalan teknis tempat.
"Ada kemungkinan, pemilihan restoran ini kan bukan tanpa sengaja, paling tidak kan ada satu apa namanya musyawarah mufakat lah dalam tanda petik. Direstoran, kemudian restoran yang dipilih ini kan jangan-jangan restoran nya juga punya apa koneksi terhadap orang-orang dewan, seakan gitu. Jadi tentu tidak luput dari kepentingan-kepentingan itu," tutupnya.
