RADAR NONSTOP - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, ambigu alias tidak jelas.
Disatu sisi minta aktivitas di kantornya, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat diperketat untuk meminimalisasi potensi penularan coronavirus baru (Covid-19). Namun disisi lain, mendorong kegiatan kunker anggota ke luar daerah jalan terus.
Pras yang diisukan akan lengser pada bulan Oktober 2020 ini mendorong ditingkatkannya pengetatan terhadap pengunjung atau warga yang bertandang ke Kebon Sirih ini dikarenakan khawatir tertular Covid-19.
BERITA TERKAIT :Politisi PDIP ini merasa, pengetatan aktivitas yang dilakukan empat pekan terakhir belum efektif. Identifikasi pengunjung hingga pemanfaatan sinar ultraviolet (UV) di seluruh ruangan, misalnya.
"Makanya, saya minta semua aktif untuk menyosialisasikan pencegahan penularan kepada anggota dan orang-orang terdekat," ucapnya di Gedung DPRD Jakarta kepada awak media, Rabu (26/8/2020).
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Jakarta, Abudrrahman Suhaimi. Apalagi, agenda dewan kian padat dalam waktu dekat, seperti pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2020.
"Ini, kan, dalam kondisi darurat, tapi kewajiban harus tetap dijalankan dan dipenuhi. Pastinya dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik," jelasnya.
Suhaimi pun mendukung berbagai inovasi atau terobosan yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanan anggota dewan. Pengadaan rapat melalui Zoom atau di tempat terbuka dengan protokol kesehatan secara ketat, contohnya.
"Saya sepakat dan mendukung semua saran itu," tandas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.