Sssttt... Ada Calon Kepala Daerah Bakal Dicokok KPK

RADAR NONSTOP - Corona menjadi lahan gurih para calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada tahun ini. Mereka membonceng Bansos dengan menempel stiker. 

KPK juga sudah mengendus beberapa daerah yang kasus Corona-nya kecil tapi mengajukan anggaran besar. Tahun ini akan ada 270 daerah yang menggelar pilkada serentak. 

Presiden Jokowi sebelumnya juga telah meminta kepada KPK agar memantau dana penanganan Corona. Pemerintah telah menganggarkan dana Corona sekitar Rp 677 triliun.

BERITA TERKAIT :
Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor

---

Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan

---

"Banyak laporan dan sudah ada yang beberapa kepala daerah kita awasi," tegas sumber di KPK yang namanya enggan disebutkan, Minggu (12/7) malam. 

Sementara Ketua KPK Firli Bahuri mengakui saat ini pihaknya sudah mendeteksi adanya oknum kepala daerah yang memanfaatkan Corona. Beberapa kepala daerah itu sudah dipantau KPK. 

Firli meminta agar Bansos Corona tidak dijadikan kepala daerah untuk memoles citra jelang pilkada. 

 "Dijadikan sarana sosialisasi diri atau alat kampanye, seperti memasang foto mereka pada bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi ini," akunya kepada wartawan di Jakarta. 

Firli tidak membantah banyak laporan masyarakat atas prilaku oknum kepala daerah mendompleng Bansos. 

"Kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih. Demokrasi yang sesungguhnya mesti menyediakan ruang adu program untuk meraih suara pemilih, bukan memainkan segala cara untuk meraih kemenangan,” ujar Firli.

Dia pun mengimbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada serentak Desember 2020 agar menghentikan poles citra dengan dana penanganan Corona. Penyalahgunaan juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan COVID-19, di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak.

“Beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, kami lihat mengajukan alokasi anggaran Covid-19 yang cukup tinggi. Padahal, kasus di wilayahnya sedikit,” kata Firli.